PD soal Prolegnas 2021: RUU Ibu Kota Negara-BPIP Belum Perlu

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 15 Jan 2021 14:41 WIB
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan
Marwan Cik Asan (Dok. Twitter DPR RI).
Jakarta -

Sebanyak 33 rancangan undang-undang (RUU) ditetapkan masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021. Partai Demokrat menilai seharusnya RUU Ibu Kota Negara (IKN) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum perlu dimasukkan.

"Dari daftar yang ada, kami melihat bahwa RUU IKN dan RUU BPIP belum perlu. Baik secara timing dan juga substansi." kata Waketum PD Marwan Cik Asan kepada wartawan, Jumat (15/1/2021).

Menurut Marwan, RUU IKN belum perlu dibahas di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Sebab, kata Marwan, pemerintah pun tengah memfokuskan anggaran ke penanganan pandemi.

"IKN menurut kita belum perlu apalagi saat anggaran kita sangat terbatas dan lebih prioritas untuk penanganan dampak COVID, juga pemulihan ekonomi yang mungkin masih perlu waktu beberapa tahun ke depan untuk pulih." ujarnya.

Lebih lanjut soal Prolegnas 2021, terkait RUU BPIP, dia menilai lembaga yang ada saat ini sudah cukup untuk membina Pancasila. Tidak perlu dibawa ke UU.

"BPIP dengan posisi sekarang masih cukup, tidak perlu di bawah UU." ujar Marwan.

Pengesahan 33 RUU yang dalam Prolegnas 2021 disetujui dalam Rapat Baleg DPR pada Kamis (14/1) malam. Rapat dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas dan dihadiri Menkum HAM Yasonna Laoly mewakili pemerintah serta perwakilan DPD RI.

Terjadi perubahan dari RUU yang diusulkan sebelumnya. Ada 4 RUU dikeluarkan dari usulan awal, di antaranya RUU jabatan hakim, RUU Bank Indonesia, RUU HIP yang diusulkan, RUU Ketahanan Keluarga. Tapi ada satu RUU yang masuk, yakni RUU BPIP.

Keluarnya RUU HIP dan masuknya RUU BPIP menimbulkan perdebatan di antara anggota Dewan hingga memberikan catatan. Namun Supratman menyebut ada mekanisme pembahasan lanjutan, maka kemudian diambil keputusan Prolegnas Prioritas 2021 dibawa ke paripurna ke DPR.

(eva/gbr)