Polisi Akan Percepat Penanganan Kasus Kerumunan Waterboom Lippo Cikarang

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 15 Jan 2021 09:01 WIB
waterboom lippo cikarang
Foto: 20detik
Jakarta -

General Manager (GM) dan Marketing Manager Waterboom Lippo Cikarang ditetapkan sebagai tersangka terkait pelanggaran protokol kesehatan akibat kerumunan di Waterboom Lippo Cikarang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Keduanya saat ini tidak ditahan oleh pihak kepolisian.

"Kalau berdasarkan KUHAP kan kalau (hukuman pidana) di bawah 5 tahun (keduanya) tidak ditahan, jadi kalau di KUHAP diatur yang bisa ditahan apa, kemudian tindak pidana yang seperti apa itu yang dapat ditahan," kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan saat dihubungi, Kamis (14/1/2021).

Meski para tersangka tidak ditahan, Hendra memastikan pihaknya akan mempercepat kasus ini sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, ketika sudah lengkap, dia menyebut akan langsung mengirimkan berkas kasus ke Kejaksaan.

"Hanya dalam pengawasan saja, dan kita akan coba percepat kasus ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tahapan-tahapan penyidikan kalau sudah terpenuhi semua, berkas sudah jadi akan kita kirim ke Kejaksaan," ucapnya.

Seperti diketahui, General Manager (GM) dan Manager Marketing Waterboom Lippo Cikarang ditetapkan menjadi tersangka kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan. Keduanya memiliki peran yang berbeda.

"Ike Patricia (General Manager Waterboom Lippo Cikarang) sebagai inisiator membuat tiket promo untuk menarik pengujung. Dewi Nawang Sari (Manager Marketing Waterboom Lippo Cikarang) sebagai inisiator membuat tiket promo dan men-share di akun Instagram @waterboomlippocikarang_," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

Keduanya dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 9 juncto Pasal 93 UU RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Berikut ini isinya:

Pasal 9
(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
(2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 216 KUHP
Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000.

Pasal 218 KUHP
Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

(maa/dwia)