Soroti Kinerja Risma, HNW: Kita Berharap Sukses Selamat Sampai Selesai

Erika Dya - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 21:20 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk fokus menata prioritas kerja Kementerian Sosial serta berkomitmen mengatasi dan tidak mengulangi masalah yang pernah ada.

Dalam rapat daring antara Komisi VIII DPR RI dengan Risma, Rabu (13/1) Hidayat juga menjelaskan bahwa Risma dipilih menggantikan Mensos sebelumnya bukan karena Mensos yang lalu kurang blusukan. Penggantian dilakukan karena ada bermacam masalah di Kementerian Sosial yang membutuhkan perbaikan kinerja.

Ia melanjutkan salah satu masalah yang mencuat adalah penangkapan Mensos oleh KPK akibat adanya penyimpangan program Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga terdampak COVID-19.

Hidayat berharap Risma dapat melaksanakan amanah serta sukses menjalankan tugasnya hingga akhir. Selain itu Hidayat juga menyoroti keharusan adanya sinkronisasi data dan pemerataan Bansos dalam rangka melaksanakan sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Kita berharap Bu Risma bisa sukses, selamat sampai selesai, husnul khotimah," ujar Hidayat dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

Selain mengucap selamat atas terpilihnya Risma sebagai Mensos, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini turut mengapresiasi anggaran Kemensos pada 2020 yang mencapai 97%.

Meski demikian Hidayat menilai tingginya serapan anggaran saja ternyata tidaklah cukup. Pasalnya, sekalipun Kemensos memiliki tingkat serapan anggaran tinggi, berbagai permasalahan mendasar masih ditemui. Hidayat merinci berbagai masalah tersebut antara lain, temuan KPK terkait 16,7 juta DTKS tidak sinkron dengan Dukcapil, temuan BPK di Jember terkait ratusan PNS menerima bansos COVID-19, temuan 3783 penerima bansos yang sudah meninggal, serta yang paling parah adalah terjadinya kasus korupsi yang menimpa Menteri Sosial sebelumnya, Juliari Batubara.

"Karenanya, sangat penting Menteri Risma memastikan permasalahan-permasalahan yang membuat kita prihatin, tersebut tidak berulang kembali di bawah kepemimpinannya," katanya.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Negeri ini pun mengingatkan bahwa skala Menteri Sosial termasuk internasional, bukan hanya nasional apalagi lokal seperti wali kota.

"Warga Negara Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dan berhak mendapatkan kesejahteraan sosial, sesuai sila kelima Pancasila, tidak hanya tersebar di dalam negeri, tapi juga di luar negeri," jelas Hidayat.

Hidayat menjelaskan bahwa WNI di luar negeri, terutama Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Mahasiswa Indonesia juga terdampak oleh COVID-19. Beberapa dampak tersebut di antaranya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau lockdown yang tidak memungkinkan mereka bekerja.

Hidayat menyebutkan tutupnya perusahaan tempat para WNI bekerja atau terdampaknya majikan WNI akan COVID-19 berimbas kepada TKW. Selain itu terdapat pula kasus kesulitan keuangan orangtua mahasiswa yang menyebabkan tak bisa melanjutkan kuliah di luar negeri.

Hidayat menilai hal-hal tersebut menyebabkan banyak WNI di luar negeri menemui kesulitan secara sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian serta bantuan dari Pemerintah. Karena itu, Hidayat meminta Kemensos bekerja sama dengan Kemlu untuk mengumpulkan data-data akurat terkait problematika WNI di luar negeri yang terdampak COVID -19. Hal ini, menurutnya, dilakukan untuk melaksanakan kewajiban negara terhadap warganya.

"Selamat bertugas Bu Risma, dan agar husnul khatimah. Fokuslah melaksanakan amanah ini secara komprehensif berdasarkan skala prioritas, untuk merealisasikan terwujudnya Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sebagaimana amanat pembukaan UUD NRI 1945. Karena sekarang Ibu bukan sekedar wali kota, tapi Menteri Sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk WNI yang berada di luar negeri," pungkas Hidayat.

(mul/mpr)