Wakil Ketua MPR Kritik Isarel yang Tolak Beri Vaksin ke Palestina

Abu Ubaidillah - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 13:10 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik keras Israel yang menolak memberikan vaksin untuk warga Palestina di daerah pendudukan Israel. Menurutnya, penolakan pemberian vaksin ini adalah pelanggaran terhadap konvensi internasional.

Padahal dijelaskan olehnya WHO secara langsung sudah meminta Israel segera memberikan vaksin untuk membantu para tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan Palestina di kawasan pendudukan Israel. Ia menyebut Israel makin mempertontonkan perilaku sebagai penjajah, pelanggar ketentuan internasional, dan HAM.

"Bahkan terkait penanganan COVID-19 yang menjadi pandemi. Sikap dan pandangan, ini layak ditolak keras oleh warga dunia yang cinta kemanusiaan dan HAM serta menginginkan pandemi COVID-19 segera bisa diatasi dengan vaksinasi," kata HNW dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

Anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II ini mengatakan penolakan Israel memberi vaksin untuk Palestina merupakan indikator darurat diskriminasi Israel melewati batas. Terlebih menurutnya data WHO Rabu (6/1) saat ini hampir 1 dari 3 orang Palestina terkena COVID-19 akibat keterbatasan fasilitas kesehatan.

"Israel memang terbiasa melanggar hukum dan ketetapan internasional. Namun diskriminasi kali ini luar biasa dan melewati batas. Israel sengaja mengabaikan kondisi kemanusiaan yang menimpa Palestina akibat pandemi COVID-19. Itu bertentangan dengan Pasal 56 Konvensi Jenewa Keempat, yang mengharuskan pihak pendudukan memastikan dan menjamin keberlangsungan sistem kesehatan di wilayah pendudukan," tegas HNW.

Ia menegaskan diskriminasi Israel akhir-akhir ini membuktikan status Israel sebagai negara yang menerapkan sistem apartheid. Sebagaimana disuarakan sejak lama oleh Palestina, aktivis dan lembaga HAM internasional, termasuk dinyatakan akhir-akhir ini oleh lembaga HAM di Israel, B'tselem.

"Jika 1,5 juta penduduk Israel sudah divaksin, sedangkan tidak ada sama sekali warga Palestina di kawasan pendudukan yang divaksin, bahkan tidak ada prioritas sedikit pun untuk tenaga medis Palestina di kawasan tersebut, maka jelas ini adalah praktek apartheid yang ekstrem, rasisme, dan diskriminasi yang dilakukan Israel, maka semakin perlu untuk ditolak dan dikoreksi oleh masyarakat internasional," tegasnya lagi.

Ia mengingatkan perilaku pemerintah Israel yang apartheid, diskriminatif, melanggar konvensi Jenewa dengan tidak memberikan vaksin bagi warga Palestina dilakukan sambil bermanuver untuk terjadinya normalisasi dibukanya hubungan politik dengan Israel.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menyatakan Indonesia termasuk yang diiming-imingi untuk melakukan normalisasi itu. Dengan tindakan melanggar ketentuan internasional yang tidak memberikan vaksin bagi warga Palestina di kawasan pendudukan Israel.

"Makin menjelaskan kepada pemerintah Indonesia dan lain-lainnya untuk tidak tergoda dengan bujuk rayu normalisasi, karena Israel bahkan di tengah pandemi, malah makin membuka topengnya sebagai penjajah yang tak menghormati hukum dan kesepakatan Internasional seperti Konvensi Jenewa terkait jaminan kesehatan dan pengobatan bagi warga di daerah pendudukan," pungkasnya.

(prf/ega)