Aksi Ribka Tjiptaning: Korona 'Komunitas Rondo Mempesona'-Tolak Vaksinasi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 13 Jan 2021 15:49 WIB
Ribka Tjiptaning
Foto: Ari Saputra/detikcom

- Tolak Vaksin Sinovac

Hampir satu tahun berlalu, aksi Ribka kembali mendapat perhatian. Sebab, secara terang-terangan dia menolak disuntik vaksin Corona Sinovac. Bahkan dia menyatakan lebih baik diganjar sanksi.

"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Bukan tanpa alasan Ribka menyatakan tidak bersedia disuntik vaksin Sinovac. Alasannya, karena PT Bio Farma belum mengeluarkan hasil tahap uji klinis tahap ketiga terhadap vaksin Corona Sinovac.

"Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," ujarnya.

Selain itu, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPP PDIP itu juga menyinggung efek buruk yang ditimbulkan oleh sejumlah vaksin. Karena itu, Ribka meminta agar pemerintah tidak main-main dalam memberikan vaksin.

"Ini pengalaman saya, Saudara Menteri. Ini saya omong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin untuk antipolio malah lumpuh layuh di Sukabumi. Terus anti-kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang), karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun, waktu saya ketua komisi, saya ingat betul itu. Jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," papar Ribka.

Terkait sikap Ribka menolak vaksin Corona Sinovac diluruskan oleh DPP PDIP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menilai apa yang diungkapkan Ribka Tjiptaning selaku anggota Komisi IX DPR RI merupakan kritik terhadap komersialisasi kesehatan.

"Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan," tutur Hasto, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/1/2021).

"Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat, sedangkan bagi rakyat kecil sering kali harus menunggu 3-10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab, pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," sambung dia.

Hasto menegaskan bahwa PDIP mendukung vaksinasi Corona di Indonesia. Dia menyebut vaksinasi Corona merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang mengedepankan keselamatan masyarakat.

"Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara, sebagai skala prioritas tertinggi," kata Hasto

Halaman

(zak/gbr)