Gugat ke MK, Warga Jakarta Ini Minta Status PSBB Dicabut

Andi Saputra - detikNews
Senin, 11 Jan 2021 18:02 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung MK (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Warga Jakarta Timur, Rowindo Hatorangan Tambunan, menggugat Pasal 10 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan dicabut. Pasal tersebut menjadi dasar pemerintah pusat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait pandemi COVID-19.

Pasal 10 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan berbunyi:

Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

"Pasal 10 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat," ujar Rowindo dalam permohonan yang dilansir website MK, Senin (11/1/2021).

Rowindo menceritakan awalnya ia kesulitan mencari rumah sakit untuk adiknya yang akan bersalin. Selain itu, ia juga takut membawa ibunya ke rumah sakit karena takut dipaksa tes COVID-19. Selain itu, keponakannya tidak bisa sekolah karena tutup. Atas hal yang dialami itu, Rowindo berharap sudah saatnya PSBB dicabut.

"Pemohon berkeyakinan pemerintah telah mengambil keputusan berdasarkan rasa panik dan hal inilah kemudian yang berujung pada ketidakadilan," ujar Rowindo.

Menurut Rowindo, kepanikan COVID-19 adalah karena miskomunikasi di tingkatan dunia. Misinformasi itu berubah menjadi disinformasi yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Ditambah, katanya, dengan konflik AS-China.

"Benar bahwa COVID-19 virus mematikan. Akan tetapi bukannya ada banyak virus lainnya yang juga mematikan? Seperti Virus HIV, Ebola, SARS1, MERS, demam berdarah," ucap Rowindo.

Rowindo menyitir data CDC Amerika Serikat. Pada 2017-2018, katanya, sebanyak 61 ribu orang meninggal di Amerika Serikat akibat virus influenza. Rowindo mempertanyakan alasan menganggap COVID-19 sebagai sesuatu yang luar biasa.

"Bagaimana memvalidasi sesuatu yang luar biasa tersebut?" cetus Rowindo.

Menurut Rowindo, kebijakan PSBB berdampak sangat berat bagi masyarakat. Hal ini membuat Rowindo mempertanyakan justifikasi penerapan dan perpanjangan PSBB.

"Bagaimana mengukurnya? Apa juga targetnya? Indikator apakah yang digunakan?" tanya Rowindo.

Rowindo juga mempertanyakan standar mengukur orang meninggal yang disebut-sebut karena COVID-19. Ia menilai selama ini tidak dibedakan orang yang meninggal karena COVID-19 dengan orang yang meninggal karena penyakit lain, tetapi terinfeksi COVID-19.

"Hal inilah yang kemudian menyebabkan angka kematian terinflasi, membengkak menjadi luar biasa," pungkas Rowindo. Permohonan ini sudah diterima oleh MK dan sedang diproses oleh kepaniteraan.

(asp/gbr)