Sidak Awal Tahun, Satgas PMI Amankan 21 Calon Pekerja Migran Ilegal

Erika Dyah - detikNews
Minggu, 10 Jan 2021 21:18 WIB
Kemnaker
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor PT ATT atau LPK Syekh Ahmed Alfarouq (SAA) di Bandung, Jawa Barat. Satgas ini terdiri dari berbagai elemen di antaranya, Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (Direktorat PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, dan UPT BP2MI Jawa Barat.

Pada sidak yang diadakan 8 hingga 9 Januari lalu diketahui terdapat 21 calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat dan Banten yang telah mendaftar sebagai Calon PMI ke PT ATT/LPK SAA untuk bekerja di Qatar. Berdasarkan pemeriksaan, PT ATT/LPK SAA diduga melakukan aktivitas layaknya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tanpa surat izin resmi. Hal ini dianggap menyalahi aturan karena izin yayasan SAA hanya terdaftar sebagai organisasi di Bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono menyampaikan sidak ini merupakan respons cepat Kemnaker atas informasi dari Atase Ketenagakerjaan Qatar. Pihaknya mendapat informasi akan beredarnya iklan di masyarakat mengenai lowongan kerja di Qatar. Lengkap dengan iming-iming tawaran gaji menggiurkan, baik sebagai pekerja formal maupun informal sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT).

Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan lebih waspada untuk tidak mudah tergiur ajakan bekerja ke luar negeri tanpa informasi yang jelas.

"Pastikan bahwa penempatan PMI keluar negeri melalui Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) setempat," jelas Suhartono dalam keterangan tertulis, Minggu (10/1/2021).

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Eva Trisiana menambahkan perlu adanya peran seluruh stakeholder untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi ini. Salah satunya dengan melaporkan kepada Kemnaker atau Disnaker setempat jika ada proses penempatan PMI yang dilaksanakan bukan oleh P3MI. Serta melaporkan kejanggalan proses perekrutan seperti meminta uang administrasi berlebih atau tawaran upah yang tinggi.

Lebih lanjut, Eva menekankan penempatan PMI sektor domestik ke Qatar yang merupakan Negara Timur Tengah masih dilarang dan ditutup sesuai Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara Kawasan Timur Tengah.

Kasubdit Perlindungan TKI Kemnaker Muhammad Ridho Amrullah mengungkapkan pelaksanaan sidak gabungan dilakukan setelah mendapat informasi adanya pemberangkatan 21 calon PMI ilegal ke Qatar. Berdasarkan laporan yang didapatkan, calon PMI akan bekerja secara nonprosedural pada pertengahan Januari 2021 dengan iming-iming bekerja di restoran, hotel, kafe atau sebagai perawat.

"Calon PMI baik laki-laki atau perempuan yang akan diberangkatkan dapat diduga untuk bekerja diduga sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Negara Qatar, karena belum memiliki kompetensi sebagai pekerja di perhotelan, restoran, dan lain-lain sesuai yang dijanjikan," kata Ridho.

Ridho mengungkap ditemukan sejumlah dokumen kelengkapan pada lokasi sidak, di antaranya dokumen calon PMI dan Surat Izin Perusahaan, serta formulir dan hasil medical check-up dari 19 calon PMI yang akan diberangkatkan. Ia menambahkan lokasi perkantoran tidak dilengkapi papan nama sebagaimana layaknya kantor atau lembaga penempatan pada umumnya.

"'Hal ini mengindikasikan lembaga tersebut akan mudah berpindah tempat atau membubarkan diri untuk melepas tanggung jawabnya ketika telah menempatkan para PMI," ujar Ridho.

Sementara itu Kepala Bidang Penempatan Disnaker Provinsi Jawa Barat Rudi Rudibillah mengatakan pihaknya akan mendukung langkah Pemerintah Pusat untuk pencegahan penempatan PMI Non Prosedural. Ia juga berkomitmen akan menangani langsung kasus ini dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk tindak lanjutnya.

(fhs/ega)