Cegah Kasus Naik Akibat Libur Nataru Jadi Alasan Pembatasan Baru

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Kamis, 07 Jan 2021 12:03 WIB
Airlangga Hartarto
Foto: Nurcholis Ma'arif
Jakarta -

Ketua Komisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang akan diterapkan di sebagian wilayah Jawa dan Bali pada 11-25 Januari mendatang. Ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus akibat libur Natal dan Tahun Baru.

"Mengapa tanggal 11-25 karena kita baru saja libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pengalaman data yang ada, sehabis libur besar itu ada kenaikan 25-30% di mana kalau kita hitung, jatuhnya pertengahan Januari," ujar dia dalam konferensi pers, Kamis (7/1/2020).

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian tersebut menjelaskan PPKM hanya diterapkan di tingkat kabupaten/kota yang hanya memenuhi empat kriteria yang sudah ditentukan. Selain itu, kebijakan ini juga beriringan dengan rencana vaksinasi yang akan diterapkan minggu depan.

"Ditambah minggu depan itu mulai vaksinasi. Karena seperti di Inggris, menjelang vaksinasi di Inggris mereka melakukan lockdown di kota," ujarnya.


"Sekali lagi kita bukan lockdown, kita hanya pembatasan, bukan pelarangan, tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data yang ada dan mengantisipasi lonjakan kasus akibat liburan dan memperhitungkan situasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat," jelasnya.

Ia juga kembali menekankan bahwa sektor kesehatan dan ekonomi selalu berjalan beriringan. Selain itu, kedisiplinan masyarakat jadi kunci untuk menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia.

"Alhamdulillah IHSG sudah masuk di jalur positif, tadi saya monitor sudah kembali 6127-an, tentu direspons oleh baik secara pasar. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kesehatan dan ekonomi ini berjalan beriringan, tidak dipertentangkan," ujarnya.

"Sehingga dengan kebijakan ini betul-betul pemerintah, sesuai arahan bapak presiden, menjaga antara sektor kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat, dengan disiplin masyarakat tetap bisa beraktivitas mencari mata pencaharian dengan disiplin yang ketat," imbuhnya.

(mul/ega)