Anggota DPR Dukung Gubernur Kalbar Larang Batik Air Terbang ke Pontianak

Isal Mawardi - detikNews
Minggu, 27 Des 2020 09:24 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menetapkan status PSBB total di Ibu Kota. Anggota DPR F-PDIP tak setuju. Sementara Anggota DPR F-PKS menilai keputusan Anies tepat.
Foto: dok. fraksi.pks.id
Pontianak -

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji melarang maskapai Batik Air terbang ke Pontianak hingga 10 hari ke depan, per 24 Desember 2020, terkait temuan penumpang positif COVID-19. Komisi IX DPR memuji sikap Sutarmidji.

"Saya kira itu keputusan bagus," ujar anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati kepada detikcom, Sabtu (26/12/2020).

Kebijakan itu harus diterima maskapai Batik Air sebagai konsekuensi 'mengangkut' 5 penumpang yang positif Corona. Kurniasih menegaskan seluruh maskapai di Indonesia harus taat protokol kesehatan.

"Semua maskapai harus disiplin protkes (protokol kesehatan) dan SOP yang berlaku," terangnya.

Selain itu, Kurniasih juga menyoroti 5 penumpang Batik Air yang membawa surat keterangan COVID-19 palsu. Menurutnya, pemerintah mesti menindak tegas kelima penumpang itu.

"Sebaiknya ada sanksi administrasi," lanjutnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji melarang maskapai Batik Air terbang ke Pontianak hingga 10 hari ke depan, per 24 Desember 2020 menyusul temuan 5 penumpang positif COVID-19 di maskapai tersebut.

"Salah satu maskapai dari 20 orang yang di-swab, ada lima yang positif. Indikasinya surat keterangan yang mereka bawa itu palsu. Kita sudah koordinasi ke Angkasa Pura, dengan KKP Bandara, semua lepas tanggung jawab. Untuk itu, kita putuskan maskapai yang bersangkutan tidak boleh bawa penumpang ke Pontianak selama 10 hari," tulis Sutarmidji di laman Facebook pribadinya, seperti dikutip Jumat (25/12).

"Sebagai Ketua Satgas, saya akan ketat dan masuk Kalbar sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 harus dengan surat bebas COVID melalui tes swab PCR," tambahnya.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya

Dalam posting-an tersebut, Sutarmidji juga terkesan tak mau ambil pusing dengan ketentuan dari Kemenhub selaku regulator.

"Dirjen Perhubungan Udara mau protes dan marah, silakan. Berarti? Berarti mereka koordinasinya tidak baik dengan Angkasa Pura dan KKP. Saya sarankan Kemenhub atur ini dengan baik. Jangan sampai Kemenhub justru jadi biang penyebaran COVID-19," ucap mantan Wali Kota Pontianak tersebut.

Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan penerbangan yang dimaksud adalah Batik Air pada 22 Desember 2020 dengan penerbangan ID-6220 rute Jakarta ke Pontianak. Danang menyebut pihaknya telah melakukan protokol kesehatan sesuai aturan.

"Batik Air menjalankan operasional sesuai aspek keselamatan, keamanan (safety first) dan sebagaimana pedoman protokol kesehatan. Dalam operasional penerbangan Batik Air bertugas sebagai pengangkut (menerbangkan) para tamu," kata Danang dalam keterangan yang diterima detikcom, Sabtu (26/12/2020).

Danang menjelaskan maskapai hanya bertugas mengangkut penumpang setelah melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan di bandara keberangkatan. Dia menegaskan penumpang yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan perjalanan bukan tanggung jawab maskapai.

"Dengan demikian, instansi-instansi tersebut telah melakukan pengecekan semua persyaratan termasuk dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara. Operator penerbangan atau maskapai (airlines) bertugas mengangkut penumpang yang sudah memenuhi ketentuan dimaksud ke kota tujuan," kata dia.

"Apabila ada penumpang yang bermasalah atau yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan, maka itu bukan kesengajaan dari maskapai," lanjutnya.

(isa/jbr)