Bertemu Waket MPR, Pengusaha Tekstil Ngadu soal Ancaman PHK Massal

Angga Laraspati - detikNews
Sabtu, 26 Des 2020 13:27 WIB
MPR RI
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah melakukan pertemuan audiensi dengan Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil. Dalam audiensi tersebut para pengusaha mengungkapkan keluh kesahnya terkait dampak sosial akibat COVID-19 dan tingginya upah minimum kabupaten yang mengancam tutupnya ratusan perusahaan dan PHK massal.

Juru bicara Perkumpulan Pengusaha Tekstil tersebut, Sariat Arifia mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam menetapkan UU Cipta Kerja dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

"Namun dalam realitasnya para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi perkumpulan pengusaha produk tekstil Jawa Barat terancam gulung tikar dan pekerja terancam PHK massal dalam waktu dekat ini, dikarenakan penetapan pengupahan diluar kemampuan dan kepantasan," ujar Sariat dalam keterangannya, Sabtu (26/12/2020).

Lebih lanjut Sariat mencontohkan, sepanjang tahun 2019 telah terjadi penutupan puluhan pabrik garmen dengan jumlah pekerja yang di PHK kurang lebih 25 ribuan karyawan di Kabupaten Bogor dan Purwakarta.

"Apabila tidak dilakukan langkah penyelamatan yang serius, maka tahun 2021 banyak perusahaan yang akan melakukan penutupan pabrik. Dalam hal ini asosiasi, merasakan ketidakadilan dan diskriminasi dalam penetapan kebijakan pengupahan," urai Sariat.

Ditambahkan oleh Ketua Dewan Pengupahan Asosiasi Lembaga, Yan Mei, saat ini pengusaha dan para pekerja yang bekerja di perusahaanlah yang benar benar mengetahui kondisi perusahaan. Ia mengatakan belum tentu pihak yang mengatasnamakan asosiasi pekerja benar-benar memahami keinginan dan kebutuhan pekerja.

"Kami betul-betul mengharapkan bantuan Pimpinan MPR agar masalah ini bisa disampaikan dan diketahui serta menjadi perhatiaan pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden Jokowi yang memang sedang gencar mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja di Indonesia," ujar Mei

Sementara itu, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor dari unsur Apindo, Dessy menyampaikan kekecewaannya dengan penetapan upah minimum kabupaten yang tidak berdasarkan kesepakatan tiga unsur. Yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah. Menurutnya hal tersebut sangat merusak keberlangsungan kehidupan perusahaan dan berisiko tinggi akan terjadinya PHK massal yang merugikan karyawan sendiri.

"Sebenarnya para pekerja ini intinya mau bekerja dan tidak menginginkan pabrik tempat mereka bekerja tutup. Apalagi pengangguran di Jawa Barat sangat tinggi. Untuk pengangguran di Kabupaten Bogor sudah saja mencapai 14,26%," terang Dessy.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan sangat berempati dan prihatin dengan kondisi asosiasi perusahaan tekstil yang sudah berada di titik nadir yang bisa menyebabkan PHK massal sampai 300.000 orang.

"Masalah ini perlu diselesaikan secara komprehensif. Yang melibatkan baik pemerintah pusat maupun daerah. Saya akan berusaha untuk menjembatani komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat," ujar Ahmad Basarah.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menambahkan dalam situasi COVID-19 dan ekonomi nasional saat ini, ia memahami kepentingan semua pihak, terlebih lagi pemerintah agar bisa mempertahankan lapangan pekerjaan untuk rakyat sebanyak banyaknya untuk memelihara dan menambah pendapatan nasional serta terus mendorong penciptaan devisa melalui produk ekspor.

"Kami tentunya mendorong agar industri garment ini bisa diselamatkan. Semoga masalah seperti ini dapat segera diselesaikan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan bijak," pungkasnya.

Ia pun tak lupa mengucapkan terimakasih kepada para pengusaha yang telah membuka lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia.

(prf/ega)