PKS ke Kemendagri soal Rapat Bahas FPI: Jadi Pembina Ormas Bukan Pembinasa

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 22 Des 2020 07:39 WIB
Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera (Foto: Dok. Istimewa)

Informasi yang beredar, Kemendagri akan menggelar rapat untuk membahas terkait isu teraktual soal politik. Salah satunya membahas status keberadaan FPI sebagai ormas.

"Terkait rencana rapat besok (Senin) sebenarnya adalah rapat internal kami dengan Badan Kesbangpol Provinsi yang rutin kita laksanakan untuk membahas isu-isu aktual di bidang politik dan pemerintahan umum. Salah satu isu aktual saat ini adalah terkait pertanyaan dari masyarakat terkait status keberadaan ormas FPI," katanya.

Polemik FPI Tak Terdaftar di Kemendagri

Polemik sebelumnya terjadi terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI yang belum diperpanjang. SKT FPI telah berakhir pada Juni 2019. Atas situasi tersebut, FPI tak lagi terdaftar sebagai ormas di Kemendagri.

"FPI pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kementerian Dalam Negeri, dan terakhir status terdaftarnya berakhir pada Juni 2019," kata Kapuspen Kemendagri Benny Irwan kepada wartawan, Jumat (20/11).

Benny mengatakan saat itu FPI pernah mengajukan perpanjangan SKT. Namun perpanjangan itu tidak bisa terwujud karena karena ada persyaratan yang belum dipenuhi FPI.

"Selanjutnya FPI mengajukan perpanjangan, namun Surat Keterangan Terdaftar (SKT) belum bisa diperpanjang karena masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi," jelasnya.

Perpanjangan SKT ini terganjal oleh masalah AD/ART organisasi. FPI belum memuat salah satu AD/ART yang diwajibkan dalam undang-undang. Seharusnya AD/ART memuat klausul tentang penyelesaian konflik internal. Karena itu belum dipenuhi, lanjut Benny, SKT FPI tidak bisa diperpanjang.

Sementara itu, FPI tak peduli SKT tak diterbitkan Kemendagri karena dinilai tak ada manfaatnya. Wasekum FPI Aziz Yanuar mengatakan ormas tidak wajib mendaftarkan diri ke Kemendagri. Pendaftaran tersebut, kata Aziz, hanya sebagai akses untuk mendapatkan dana bantuan APBN.

"FPI nggak peduli. Mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT, toh bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun. Tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat," kata Aziz lewat keterangannya, Sabtu (21/11).


(lir/jbr)