KPK Tahan Penyuap Eks Bupati Cirebon Sunjaya di Rutan KPK

Zunita Putri - detikNews
Senin, 21 Des 2020 19:46 WIB
KPK Tahan Penyuap Eks Bupati Cirebon Sunjaya di Rutan KPK
KPK Tahan Penyuap Eks Bupati Cirebon Sunjaya di Rutan KPK (Zunita/detikcom)
Jakarta -

KPK menahan Direktur PT King Property Indonesia (PT KPI), Sutikno, yang merupakan tersangka pemberi suap mantan Bupati Cirebon Sunjaya. Sutikno ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK.

"KPK melakukan penahanan tersangka STN Direktur Utama PT KPI terkait pengurusan izin kawasan industri oleh PT KPI yang berlokasi di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, tersangka STN dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021 di Rutan Kelas I Jakarta Timur cabang KPK pada Gedung ACLC KPK Kavling C1," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2020).

Ghufron mengatakan, sebelum ditahan di rutan, Sutikno akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Hal ini untuk mencegah penularan virus Corona (COVID-19) di Rutan.

Kasus ini bermula pada 2017, PT KPI disebut hendak menanamkan modal di Kabupaten Cirebon dengan membangun kawasan industri pabrik sepatu di Kabupaten Cirebon. Terkait rencana tersebut, Sutikno menugasi orang kepercayaanya, Sukirno, untuk mengurus perizinan dan melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah terkait rencana pembangunan kawasan industri atau pabrik, serta melakukan audiensi dengan masyarakat bersama dengan perangkat desa terkait rencana pembebasan lahan.

"Agar proses pengurusan izin berjalan lancar, STN diduga memerintahkan Sukirno memberikan uang tunai sebesar Rp 4 miliar kepada SUN Bupati Cirebon periode 2014-2019 melalui ajudan kepercayaannya," jelas Plh Deputi Penindakan KPK, Setyo Budianto, saat konferensi pers.

KPK menduga pemberian uang tersebut diduga agar Sunjaya bersedia mengintervensi dan mempercepat seluruh proses perijinan PT KPI di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, perbuatan Sutikno telah melanggar aturan mengenai penyelenggara negara.

Atas dasar itu, Sutikno disebut KPK melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun kasus ini ini berawal dari OTT yang dilakukan KPK pada 24 Oktober 2019. Kala itu KPK menetapkan Sunjaya dan Sekretaris Dinas PUPR Cirebon Gatot Rachmanto sebagai tersangka suap jual-beli jabatan di Kabupaten Cirebon.

KPK juga menduga Sunjaya menerima suap dari GM Hyundai Herry Jung dan Direktur King Property Sutikno. Herry dan Sutikno juga dijerat sebagai tersangka.

Herry diduga memberi suap kepada Sunjaya senilai Rp 6,04 miliar terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU-2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp 10 miliar. Pemberian uang suap diduga diberikan dengan bentuk tunai dan secara bertahap.

Lalu Sutikno diduga memberi suap senilai Rp 4 miliar ke Sunjaya terkait perizinan PT King Properti. Pemberian suap ini diduga melalui ajudan Sunjaya.

KPK kemudian kembali menjerat Sunjaya sebagai tersangka penerima gratifikasi dan pencucian uang. Sunjaya diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sekitar Rp 41,1 miliar.

(zap/ibh)