Taiwan Tangguhkan Izin Masuk Pekerja Migran Indonesia, BP2MI Kecewa

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Jumat, 18 Des 2020 16:57 WIB
Kepala BP2MI Benny Rhamdani
Benny Rhamdani (Foto: dok. BP2MI)
Jakarta -

Pemerintah Taiwan memutuskan untuk menangguhkan izin masuk bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sampai batas waktu yang belum ditentukan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kecewa dengan putusan itu.

"Taiwan akan menangguhkan kedatangan pekerja migran Indonesia dan akan mencabut aturan ini berdasarkan situasi virus Corona di Indonesia," tulis Taiwan Centers for Disease Control di laman resminya seperti dilihat, Jumat (18/12/2020).

Aturan ini berlaku mulai 18 Desember. Keputusan pencabutan ini berdasarkan situasi pandemi di Indonesia.

"Pada 16 Desember, Central Epidemic Command Center (CECC) mengumumkan bahwa atas pertimbangan situasi virus Corona yang meningkat di Indonesia, Taiwan akan menangguhkan masuknya semua pekerja migran Indonesia ke Taiwan untuk bekerja mulai 18 Desember. Selain itu, CECC akan memutuskan kapan mencabut penangguhan masuk PMI berdasarkan status pandemi virus Corona di negara tersebut," katanya.

Atas keputusan itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengaku pemerintah Indonesia kecewa. Benny menyebut keputusan itu diambil sebelum investigasi dari pihak Indonesia belum diselesaikan.

"Kami merasa kecewa atas kebijakan pemerintah Taiwan, terlebih lagi keputusan tersebut dibuat tanpa menunggu hasil investigasi dari pemerintah Indonesia," kata Benny, Jumat (18/12).

Benny menyebut, BP2MI menerima informasi penangguhan itu lantaran adanya PMI yang positif Corona. Benny langsung menghubungi pihak Taiwan, Taipei Economic and Trade Office (TETO).

"Merespons keputusan Taiwan pertama itu, saya sebagai kepala PB2MI langsung sidak ke dua tempat penampungan atau BLKN milik 2 perusahaan dari 14 itu untuk mengambil sampel bagaimana protokol kesehatan selama PMI ada di penampungan. Saya sampaikan arahan juga, saya pastikan kepada mereka jangan main-main karena keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi yang harus dijaga dan ditegakkan semua pihak termasuk perusahaan P3MI," kata dia.

Benny menyebut pihaknya kemudian bertemu dengan TETO pada 2 Desember untuk meminta penjelasan terkait penangguhan kedatangan PMI itu. Lalu diputuskan untuk melakukan investigasi ke perusahaan.

"Kemudian kami mengundang TETO pada tanggal 2 Desember 2020. TETO itu perwakilan Taiwan, saya sampaikan kepada TETO terkait apa yang menjadi temuan Taiwan, putusan suspend Taiwan, penghentian sementara, penghentian penempatan ke Taiwan saya katakan bahwa kami menghormati itu keputusan dalam negeri Taiwan. Tapi kami juga ingin diletakkan masalah ini secara fair dan objektif. Misalnya apakah mereka yang terpapar COVID ini karena kelalaian di saat Indonesia, atau mungkin karena tindakan manipulatif atau fiktif yang dilakukan perusahaan, misalnya kan bisa saja dengan Sarkes tertentu tidak dilakukan PCR, motifnya tentu karena penghematan biaya tapi dia hanya membeli surat keterangan," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2