Ada Percobaan Peretasan ke Situs Bawaslu Saat Pengawasan Konten Internet

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 16 Des 2020 17:51 WIB
kejahatan cyber
Ilustrasi kejahatan siber (Foto: Internet)
Jakarta -

Bawaslu RI mengungkap sempat mengalami percobaan peretasan selama melakukan pengawasan terhadap konten internet. Adapun serangan percobaan peretasan itu mengakibatkan adanya laporan kosong di kanal laporan website Bawaslu.

"Selama pengawasan konten internet, Bawaslu mengalami percobaan peretasan," kata anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam konferensi pers yang digelar di YouTube Bawaslu RI, Rabu (16/12/2020).

Adapun upaya serangan peretasan itu terjadi dari 30 November hingga 3 Desember. Fritz mengungkap bentuk percobaan peretasan itu mengakibatkan munculnya laporan kosong pada kanal laporan website Bawaslu.

Diketahui Bawaslu menerima laporan pengawasan konten internet terkait pilkada, salah satunya dari website Bawaslu melalui sidebar 'Laporkan'. Namun serangan di situs tersebut mengakibatkan banyaknya traffic hingga memunculkan ratusan laporan kosong.

"Hal ini mengakibatkan bertambahnya laporan 'kosong' sebanyak 785 laporan," kata Fritz.

"Meskipun kanal 'Laporkan' mengalami percobaan peretasan, website Bawaslu tetap dapat diakses tanpa gangguan," ungkapnya.

Sebelumnya, Bawaslu merilis hasil pemantauan konten internet yang dilakukan Bawaslu sejak 1 Oktober. Bawaslu telah memeriksa 1.557 universal resource locator (url) yang terkait Pilkada 2020. Laporan 1.557 url itu ada yang diterima dari Kominfo sebanyak 892 url.

Sementara itu, sebanyak 665 url merupakan hasil patroli Bawaslu dan laporan yang didapatkan dari kanal-kanal pelaporan konten internet yang dimiliki Bawaslu. Dari ribuan url yang diterima Bawaslu, sebagian telah diminta Bawaslu untuk di-take down.

"Dari 1557 url yang telah diperiksa, Bawaslu meminta 739 url untuk di-take down," kata Fritz.

Adapun alasan Bawaslu meminta 739 url di-take down adalah url tersebut telah melanggar beberapa pasal, yaitu Pasal 69 huruf b, c, k UU Pilkada, PKPU 11/2020, PKPU 13/2020 dan UU ITE. Menurut hasil analisis Bawaslu, terdapat 193 url yang melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada. Serta sebanyak 522 url melanggar Pasal 69 huruf k UU Pilkada juncto PKPU 11/2020 juncto Pasal 62 PKPU 13/2020, 22 url yang melanggar Pasal 69 huruf b UU Pilkada, dan 2 url melanggar UU ITE.

"Untuk men-take down url-url tersebut, Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo dan Facebook," ungkapnya.

Diketahui, Bawaslu memiliki 3 kanal pelaporan konten internet, yaitu WhatsApp API (0811 14141414), sidebar di website Bawaslu, yaitu Laporkan (https://bawaslu.go.id/form/pelaporan-konten-internet), dan Typeform (https://bawaslu.typeform.com/to/PuPdqG). Hingga 10 Desember, Bawaslu menerima 69 laporan melalui WhatsApp API, 58 laporan melalui Laporkan di website Bawaslu, dan 76 laporan melalui Typeform.

(yld/imk)