Duduk Perkara PSI Ditinggal Walk Out Saat Paripurna DPRD DKI

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Selasa, 15 Des 2020 12:17 WIB
Aksi walk out saat paripurna DPRD DKI (Wilda/detikcom)
Aksi walk out saat paripurna DPRD DKI (Wilda/detikcom)
Jakarta -

PSI ditinggal walk out oleh fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta. Anggota-anggota DPRD dari fraksi-fraksi tersebut walk out lantaran PSI dinilai tidak konsisten terkait Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Tahun 2021.

Walk out itu terjadi saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ), Senin (14/12) kemarin.

Aksi walk out awalnya dilakukan oleh anggota DPR Fraksi Golkar Jamaludin. Aksi Jamaludin kemudian disambut tepuk tangan anggota DPRD DKI lainnya.

Jamaludin kemudian keluar dari ruang rapat gedung DPRD DKI. Tak lama berselang, anggota DPRD DKI dari fraksi-fraksi lain juga menyusul keluar ruang rapat. Dengan demikian, yang tersisa di ruang paripurna ialah anggota Fraksi PSI dan pimpinan DPRD DKI.

Aksi walk out ini terjadi saat PSI menyampaikan pandangannya. Setelah PSI selesai membacakan, fraksi-fraksi mulai kembali ke ruang rapat paripurna pada pukul 13.25 WIB untuk mendengar pandangan umum selanjutnya dari fraksi-fraksi.

Begini duduk perkara kasus ini:

Rancangan Anggaran RKT Tahun 2021

Duduk perkara ini bermula dari disahkannya Revisi Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021 pada 26 November 2020.

Perubahan itu untuk memperkuat payung hukum pelaksanaan seluruh kegiatan kedewanan melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan berjalan mulai 2021.

Terkait RKT DPRD DKI Tahun 2021, dihasilkan sejumlah poin kegiatan utama, yakni pembahasan rancangan peraturan daerah, penyebarluasan peraturan daerah, pembahasan pra peraturan daerah, penyebarluasan rancangan peraturan daerah, sosialisasi kebangsaan, kunjungan kerja dalam provinsi/daerah pemilihan, serta kegiatan reses, rapat kerja dengan pemerintah daerah/SKPD/instansi terkait, bimbingan teknis bagi anggota Dewan, serta rapat-rapat Dewan lainnya.

RKT itu disusun oleh Pansus Penyusunan Revisi Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRD DKI Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan ke dalam Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2020.

Pada 27 November 2020, beredar rancangan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta tahun 2021. Tak main-main, dalam rancangan itu, setiap anggota Dewan akan mendapat anggaran Rp 8.383.791.000 dalam kurun waktu satu tahun.

Di DPRD DKI Jakarta, ada 106 anggota legislatif. Dengan demikian, anggaran RKT tahun 2021 yang diajukan mencapai Rp 888.861.846.000.

Simak juga video 'Alasan PSI Tolak Rencana Kenaikan 'Gaji' DPRD DKI Jadi Rp 8 M':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4