Pilwalkot Cilegon, Helldy-Sanuji Dilaporkan ke Bawaslu soal Kartu Sejahtera

M Iqbal - detikNews
Senin, 14 Des 2020 12:46 WIB
Helldy Agustian-Sanuji.
Helldy-Sanuji seusai pencoblosan. (M Iqbal/detikcom)
Cilegon -

Pasangan calon (paslon) nomor urut 4 di Pilwalkot Cilegon 2020, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta, dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran pemilu. Helldy-Sanuji dilaporkan ke Bawaslu Kota Cilegon oleh paslon nomor urut 2 Ratu Ati Marliati-Sokhidin melalui tim hukumnya.

Kuasa hukum Ati-Sokhidin, Agus Surahmat, menjelaskan, laporan terhadap Helldy-Sanuji terkait janji kampanye mereka, yakni Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) yang disebut diedarkan di TPS. Agus menyebut ada dugaan pelanggaran terhadap Pasal 73 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

"Dalam pasal tersebut, pada ayat 1 disebutkan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih," kata Agus, kepada wartawan, di Cilegon, Senin (14/12/2020).

Agus kemudian menjelaskan ayat selanjutnya dari Pasal 73. Pada Pasal 73 ayat 2 disebutkan calon yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan ayat 1 berdasarkan putusan Bawaslu dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU.

"Ini aturan yang berbicara seperti itu," ucap Agus.

Selain soal KCS, Helldy-Sanuji dilaporkan atas dugaan janji memberikan uang Rp 50 juta per TPS jika ia berhasil menang. Iming-iming itu, kata Agus, terjadi di Kelurahan Banjar Negara, Kecamatan Ciwandan, Desember 2020, dan terekam dalam sebuah video.

"Itu ada videonya, bisa kita buktikan, ini sudah viral. Kalau seperti ini dibiarkan, masyarakat diberikan harapan tidak benar. Biarlah memilih dengan hati nurani, jangan diiming-iming," tutur Agus.

Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi membenarkan pelaporan terhadap Helldy-Sanusi. Bawaslu Kota Cilegon menyatakan akan mengkaji laporan itu dalam dua hari ini.

"Tahapannya, kajian awal dua hari, satu hari dikembalikan jika tidak lengkap selama dua hari dan diregister dan diproses dalam Bawaslu selama tiga hari. Jika tidak selesai, ditambah dua hari," papar Siswandi.

(zak/zak)