Round-Up

Cerita Pemerintah Batalkan Rekonsiliasi Gegara HRS Minta Syarat Tinggi

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 12 Des 2020 22:34 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Menko Polhukam Mahfud Md (ANDHIKA PRASETIA/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menceritakan rencana pemerintah yang hendak mengajak Habib Rizieq rekonsiliasi setelah ketibaannya di Tanah Air. Sayangnya, pemerintah membatalkan rekonsiliasi tersebut akibat tingginya syarat yang diajukan Habib Rizieq.

Awalnya, Mahfud mengungkap rencana pemerintah yang hendak bertemu dengan pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) itu. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga suasana di Indonesia tetap aman dan kondusif.

"Penjelasan: sebenarnya, malam sebelum MRS (Muhammad Rizieq Shihab) mendarat tanggal 9/11/2020 jam 19.00 WIB, saya mengundang tim hukum MRS (Sugito dan Ari)," ungkap Mahfud dalam akun Twitter resminya @mohmahfudmd, seperti dilihat Sabtu (12/12/2020).

"Saya ngajak diatur silaturrahim di tempat netral, untuk berdialog dengan MRS, untuk menjaga negara, dan umat bersama-sama demi kebaikan rakyat dan umat," sambungnya.

Namun, lanjut Mahfud Md, ajakan itu diurungkan setelah mendengar pidato Habib Rizieq yang memberi syarat rekonsiliasi. Dengan adanya pidato itu, Mahfud menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana rekonsiliasi dengan Habib Rizieq.

"Tapi apa jawabnya? Hari pertama dia berpidato lantang, 'mau rekonsiliasi dengan syarat pemerintah membebaskan terpidana teroris, melepas tersangka tindak pidana dengan nama-nama tertentu'. Loh, belum silaturrahim sudah minta syarat tinggi. Maka saya tegaskan, pemerintah tak berencana rekonsiliasi dengan MRS," tutupnya.

Penjelasan mengenai syarat tinggi yang diajukan HRS. Simak di halaman berikutnya.