Polri: Penetapan Tersangka Cagub Sumbar Mulyadi Tidak Ujug-ujug

Audrey Santoso - detikNews
Sabtu, 05 Des 2020 11:55 WIB
Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat Kapolri tentang kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan 2020.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Partai Demokrat merasa dizalimi dan heran lantaran calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi yang diusungnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemilu jelang masa tenang. Polri menegaskan penetapan tersangka Mulyadi tidak dilakukan secara mendadak.

"Penetapan tersangka Undang-Undang Pilkada kan ada prosesnya, tidak ujug-ujug," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada detikcom, Sabtu (5/12/2020).

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menambahkan Mulyadi dijerat Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2020. "Terkait tindak pidana pemilihan, yaitu kampanye di luar jadwal," imbuh Awi.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi menerangkan pihaknya harus cepat menentukan ada atau tidaknya unsur pidana terhadap apa yang dilakukan Mulyadi, sesuai laporan yang diterima pihaknya dari Sentra Gakkumdu.

"Ini kan tindak pidana pemilu, jadi waktu penyidikan dibatasi 14 hari sesuai waktu ketentuan undang-undang. Jadi memang harus cepat," terang Andi saat dimintai konfirmasi.

Andi menyebutkan penyidik melakukan gelar perkara kemarin. Dalam kasus ini, Mulyadi telah diperiksa satu kali oleh penyidik.

"Gelar perkaranya kemarin. Alat bukti sudah cukup. Yang bersangkutan sekali datang (pemeriksaan), itu cuma saat pemanggilan kedua," jelas Andi.

Andi menuturkan penyidik sempat akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Mulyadi, tapi tersangka tak memenuhi panggilan tersebut.

"Waktu mau diperiksa lanjutan, yang bersangkutan tidak datang," tutur Andi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pemilu pasangan calon Pilgub Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhni. Polri mengatakan Sentra Gakkumdu menyepakati perkara tersebut masuk dalam tindak pidana pemilihan yang kemudian penyidikannya diteruskan ke Bareskrim.

"Setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu dan lidik oleh kepolisian serta pendampingan dari kejaksaan, bahwasanya Sentra Gakkumdu sepakat bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana pemilihan dan direkomendasikan untuk diteruskan ke penyidik," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/11).

Bagaimana Demokrat menanggapi kasus yang menjerat salah satu calon kepala daerahnya? Simak di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2