Golkar DKI Sebut Tunjangan Naik Wajar: Jika Ada Pokir Bisa Rp 35 M per Anggota

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 04 Des 2020 16:11 WIB
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, DKI Basri Baco
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI DKI Basri Baco (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Golkar DKI menegaskan usulan rencana kenaikan tunjangan sebesar Rp 8 miliar itu bukan untuk tunjangan pribadi. Namun mayoritas untuk kegiatan anggota Dewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Data yang beredar itu hoax dan tidak benar. Dalam RKT Dewan, yang paling banyak itu adalah kegiatan Dewan yang bersentuhan dengan masyarakat karena Dewan tidak ada pokir sesuai undang-undang kaya zaman dulu yang tiap Dewan ada pokir RP 35 miliar per anggota per tahun," kata Ketua Fraksi Golkar DKI Basri Baco kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Baco menilai anggaran yang diusulkan itu masih dalam batas wajar. Sebab, dalam aturan Menteri Keuangan, kata dia, penyerapan anggaran untuk kegiatan Dewan maksimal 5 persen, sedangkan dengan anggaran itu Baco menyebut penyerapannya masih 1 persen.

"Wajar banget. Kalau kita minta pokir tinggal kali saja berapa tuh, Rp 3,5 triliun. Jawa Barat pokirnya Rp 2,8 triliun. Aturan Menteri Keuangan. Kegiatan Dewan itu maksimal 5 persen. DKI sekarang hanya sekitar 1 persen. Provinsi lain sudah sekitar 3 persen," ujarnya.

Lebih lanjut Baco menyebut gaji yang diterima anggota Dewan saat ini sebesar Rp 140 juta per bulan. Biaya itu, menurutnya, tidak cukup jika untuk memenuhi kegiatan sosialisasi ke masyarakat.

"Yang diterima Dewan itu hanya sekitar Rp 140 juta per bulan. Ditransfer langsung ke anggota Dewan. Setelah kena potongan Bank DKI, partai, dan lain-lain, paling tinggal Rp 70 juta. Belum operasional hari-hari anggota Dewan pribadi sekitar Rp 30 juta. Belum harus perhatikan tim dan konstituen, sumbang sana sumbang sini. Paling sampai di rumah sekitar Rp 20 juta. Kalau istrinya lebih dari satu, lebih sedih lagi," tuturnya.

Simak berita selengkapnya di halaman berikut >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2