Jejak Bupati Muzni: Dulu Coret Difabel drg Romi Jadi PNS, Kini Korupsi Masjid

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 02 Des 2020 16:39 WIB
KPK memeriksa Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Masjid Agung Solok dan Jembatan Ambayan, Kamis (5/9/2019). Muzni dipanggil sebagai tersangka dalam pemeriksaan lanjutan ini.
Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Bupati Solok Selatan nonaktif Muzni Zakaria sempat membuat geger karena mencoret drg Romi Syofpa Ismael sebagai CPNS dengan alasan drg Romi disabilitas. Kini, Muzni masuk bui karena dugaan suap proyek Masjid Agung Solok Selatan.

Berdasarkan catatan detikcom, Rabu (2/22/2020), drg Romi telah mengabdi sebagai dokter honorer di Puskesmas Talunan sejak 2015. Setelah itu, ia diangkat menjadi pekerja tidak tetap.

Pada 2016, drg Romi mengalami paraplegia setelah melahirkan, yang memaksanya menggunakan alat bantu kursi roda untuk aktivitas sehari-hari.

Namun drg Romi tetap mengabdi di puskesmas dan tidak ada masalah dalam penanganan pasien gigi di puskesmas. Hingga muncul seleksi CPNS 2018 dan ia ikut seleksi. Saat itu, hasil ujian seleksi drg Romi menduduki ranking pertama.

Setelah lolos tes kompetensi, drg Romi mengikuti tes kesehatan. Terjadilah perdebatan apakah drg Romi lolos kesehatan atau tidak sebagai dokter gigi.

Dokter gigi Romi lalu mengikuti tes di RSUD Solok dan dinyatakan sehat. Untuk memperkuat argumen itu, dilakukan tes lagi di dokter ahli okupasi di Padang dan di Pekanbaru. Hasilnya menyatakan drg Romi tidak ada masalah kesehatan untuk melakukan aktivitasnya sebagai dokter gigi.

Tiba-tiba Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria menganulir drg Romi yang lolos tes. Versi Pemda Solok Selatan menilai penganuliran tes CPNS drg Romi sudah melewati beberapa tahapan.

Menurut pemda Solok Selatan, drg Romi tidak memenuhi syarat formasi. Romi tidak bisa menerima keputusan Bupati Solok Selatan yang menganulir kelulusannya dalam seleksi CPNS lantas melaporkan Pemkab Solok Selatan ke Ombudsman dan berencana menggugat Bupati Solok Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Saat itu, Pemkab Solok Selatan juga siap menghadapi gugatan drg Romi. Masalah drg Romi menyedot perhatian nasional. Muzni dipanggil Ombudsman untuk menjelaskan duduk masalahnya. Kementerian terkait juga memberikan prioritas untuk segera diselesaikan.

Akhirnya pada Agustus 2019, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan resmi mengumumkan kelulusan drg Romi sebagai CPNS di daerah itu.

"Alhamdulillah, terima kasih untuk semua pihak yang sudah ikut mendoakan dan membantu Ami melewati persoalan ini. Terutama sekali buat rekan-rekan media dan LBH Padang," kata drg Romi.

Selanjutnya
Halaman
1 2