MA Wajibkan Eks Sekda Jabar Iwa Karniwa Kembalikan Suap Meikarta Rp 750 Juta

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 02 Des 2020 08:17 WIB
Update gedung MA, Kamis (7/4/2016).
Foto: Ari Saputra/detikcom

Bagaimana bila terpidana tidak mau bayar uang pengganti? Pasal 18 ayat 2 dan 3 UU Tipikor menyatakan:

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Kasus bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam proses perizinan Meikarta pada Oktober 2018. Setelah itu, sejumlah nama ditangkap dan ditahan. Salah satunya Iwa Karniwa, yang kemudian diadili di PN Bandung.

Pada 18 Maret 2020, PN Bandung menyatakan suap kepada Iwa berawal saat Pemerintah Kabupaten Bekasi hendak mengajukan Raperda Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR) untuk kepentingan proyek yang digagas PT Lippo Cikarang itu. Raperda RDTR itu sudah disetujui DPRD Bekasi dan tinggal menunggu pengesahan substansi dari Gubernur Jabar.

Untuk mempercepat pengesahan tersebut, seorang pejabat di Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, yang juga terpidana dalam kasus ini, bersama pejabat di Pemkab Bekasi lainnya Hendri Lincoln ingin bertemu dengan Iwa Karniwa selaku Sekda Jabar kala itu.

Untuk bertemu dengan Iwa, keduanya menemui Soleman, yang merupakan anggota DPRD Bekasi. Dari Soleman, Neneng dan Hendri kemudian dikenalkan kepada Waras Wasisto sebagai anggota DPRD Jabar. Dalam pertemuan mereka, Waras menyanggupi akan dikenalkan kepada Iwa.

Singkat cerita, pertemuan dengan Iwa terjadi di rest area kilometer 72. Secara terang-terangan Neneng Rahmi meminta kepada Iwa agar dibantu mempercepat penandatanganan persetujuan substansi.

"Terdakwa menyanggupi membantu. Terdakwa meminta kepada Waras Wasisto menyampaikan kepada Hendri Lincoln dan Neneng Rahmi agar menyediakan uang Rp 1 miliar untuk operasional maju bakal calon gubernur untuk pembelian banner spanduk dan Waras menyampaikan ke Hendri dan Neneng," ucap majelis hakim PN Bandung.

Pemberian kepada Iwa pun dilakukan. Neneng lantas menyerahkan uang Rp 100 juta melalui Soleman, yang kemudian diberikan kepada Waras. Pada 15 Juli 2017, Waras menemui Iwa di rumahnya dan menyampaikan soal titipan uang. Iwa meminta kepada Waras untuk langsung dieksekusi menjadi banner.

"Menurut hemat majelis hakim dengan diketahui pemberian hadiah dan arahan kepada Waras Wasisto, itu bermakna telah menerima hadiah melalui Soleman dan Waras dan memberi hadiah itu berupa banner. Menerima hadiah, sedangkan penggunaan apakah pembuatan banner atau keperluan lain, tidak harus dibuktikan," katanya.

Tak berselang waktu lama, pemberian kedua dilakukan. Pemberian sebesar Rp 300 juta itu diberikan seusai pertemuan Neneng Rahmi, Hendri Lincoln, dan Waras Wasisto dengan Iwa di ruangan Iwa.

Seperti pemberian pertama, uang diberikan dari Neneng Rahmi kepada Soleman, lalu ke Waras. Oleh Waras, uang itu dieksekusi untuk membuat banner. Waras lalu bertemu dengan Iwa dan Iwa menyampaikan agar uang dimaksimalkan untuk kepentingan pembuatan banner.

"Menimbang penyampaian terdakwa bermakna telah menerima sejumlah Rp 300 juta untuk kepentingan terdakwa," kata hakim.

Atas hal itu, PN Bandung menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Vonis itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung pada 10 Juni 2020.


(asp/maa)