Anggota MPR: Perlu Upaya Luar Biasa untuk Pulihkan Pariwisata

Inkana Putri - detikNews
Selasa, 01 Des 2020 09:32 WIB
MPR
Foto: MPR
Jakarta -

Anggota MPR Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengungkapkan pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap perekonomian nasional, salah sektor pariwisata.

Hal ini mengingat banyak rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Akibat pandemi, mereka harus l kehilangan pendapatannya akibat penurunan tingkat kunjungan wisatawan.

"Situasi tersebut makin parah dengan rusaknya berbagai infrastruktur seperti hotel, penginapan, situs-situs wisata karena minimnya pemeliharaan akibat pemasukan yang berkurang bahkan nihil sepanjang pandemi berlangsung. Hal tersebut mengakibatkan dunia usaha pariwisata dan usaha-usaha pendukung yang kebanyakan dilakukan rakyat kecil sangat kesulitan memenuhi biaya operasional termasuk gaji karyawan, sehingga banyak terjadi PHK dan penutupan tempat usaha," ujar Hetifah dalam keterangannya, Senin (30/11/2020).

Hal tersebut disampaikan dalam acara Diskusi Empat Pilar bertema 'Kebangkitan Pariwisata Nasional dari Pandemi COVID-19 Sebagai Pondasi Ekonomi Nasional' di Media Center MPR/DPR.

Meskipun demikian, Hetifah menyampaikan adanya kebijakan pelonggaran PSBB dan penetapan kondisi new normal perlu disyukuri. Pasalnya, PSBB membuat sektor pariwisata Indonesia mulai sedikit bergeliat kembali.

"Untuk mempercepat bangkitnya pariwisata nasional, saya rasa perlu upaya-upaya luar biasa dari pemerintah didukung DPR. Alhamdulillah, sekarang sudah ada upaya tersebut antara lain Komisi X DPR membentuk Panja Pemulihan Pariwisata dan bantuan-bantuan dari pemerintah terutama untuk usaha kecil," katanya.

Di tengah upaya Kemenparekraf memulihkan pariwisata nasional, Hetifah mengungkapkan dirinya sempat terkejut saat pemerintah tentang perubahan anggaran Kemenparekraf yang dipangkas sebanyak Rp 2,04 triliun untuk penanganan virus Corona.

"Saya berpikir, dipotong sedemikian besar bagaimana upaya kelanjutan program pemulihan pariwisata nasional itu. Namun, pada akhirnya saya menyadari upaya pemerintah untuk fokus dalam penangangan COVID-19 perlu segera dilakukan. Sebab, jika COVIDnya saja tidak diatasi maka akan mustahil sektor pariwisata pulih dan bangkit. Saya kemudian bisa bernafas lega, dalam rapat kerja pemerintah dan Komisi X DPR, September 2020 lalu, ditetapkan anggaran Kemenparekraf tahun 2021 sebesar Rp 4,9 triliun. Ini angin segar buat pariwisata nasional," jelasnya.

Sementara itu, anggota MPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf menegaskan pariwisata nasional memang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti ketika PSBB diberlakukan secara ketat, rakyat seperti 'terkurung' di rumahnya sendiri.

"Tapi, begitu PSBB dilonggarkan yang dicari rakyat adalah tempat wisata," tambahnya.

Menurutnya, fenomena tersebut berdampak sangat besar bagi dunia pariwisata. Adapun daerah-daerah yang sebelumnya sepi wisatawan kini menjadi kebanjiran para pelancong.

"Yang unik adalah kebanyakan yang membanjiri daerah wisata itu adalah wisatawan domestik bahkan di Bali, jarang sekali turis asing. Keunikan lainnya adalah, tiba-tiba banyak muncul destinasi-destinasi wisata baru sampai ke pelosok-pelosok daerah," ujarnya.

Terkait hal ini, Dede berharap agar seluruh pihak terus menangani pandemi. Pemerintah juga harus fokus kepada pengelolaan wisatawan lokal dan penggalian potensi destinasi wisata baru dalam upaya membangkitkan kembali pariwisata nasional.

Di sisi lain, Sekretaris Deputi Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hariyanto mengingatkan bahwa dunia pariwisata Indonesia adalah mata rantai kehidupan. Pasalnya, banyak kegiatan ekonomi dan industri yang bergantung pada sektor ini mulai dari pesan tiket, transportasi, penginapan, kuliner, jasa dan lainnya.

"Dan ketika semua kegiatan ekonomi itu terganggu karena pandemi, maka akan menganggu kontribusi sektor pariwisata dalam penguatan pondasi perekonomian nasional. Lalu, sekarang bagaimana kita mengelola pariwisata nasional bertahan di tengah pandemi yang tidak jelas kapan berakhirnya ini," tambahnya.

Merespons hal ini, Sekretaris Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf Hariyanto melihat kondisi pandemi menjadi momentum tepat untuk membuat pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lebih baik dengan melakukan re-strategy dan mengubah pola pikir pariwisata dari quantity tourism ke quality tourism.

"Langkah selanjutnya adalah Kemenparekraf akan membuat standarisasi baru kualitas pariwisata nasional yakni kegiatan pariwisata secara keseluruhan harus mengacu dan memenuhi standar yang ditetapkan yakni soal kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Jika standar itu dipenuhi maka akan diterbitkan sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment)," pungkasnya.

Hariyanto juga mengajak seluruh pelaku dunia pariwisata Indonesia untuk segera mengikuti program CHSE tersebut dengan cara mendaftar di laman Kemenparekraf untuk secepatnya mendapatkan sertifikasi tersebut, sehingga pariwisata Indonesia dapat cepat bangkit kembali.

(ega/ega)