Dugaan Korupsi Kontrak JICT, Kejagung: Pembuktiannya Terkait Bukti Keuangan

Karin Nur Secha - detikNews
Senin, 30 Nov 2020 23:40 WIB
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah  (Wilda HN/detikcom)
Dirdik Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah (Wilda HN/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II (Persero) terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT). Terkait pembuktian dugaan korupsi terkait kontrak JICT ini, Kejagung 'bermain' pada data keuangan.

"Pembuktiannya memang kebanyakan memang bermain di alat bukti yang terkait dengan alat bukti keuangan," ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (30/11/2020).

Selain itu, Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koordinasi dengan BPK berkaitan dengan penghitungan kerugian negara.

"Ini kan masih terus ke BPK nih, juga minta data. Terus kita juga menyampaikan diskusi ke BPK untuk mengonstruksikan apakah di kerja sama itu memang ada kerugian bagi Pelindo. Tetapi kita juga melihat, di situ kan juga ada sangat teknis keuangan, kan ada investasi, berapa investasinya," papar Febrie.

Lebih lanjut, Febrie mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum dilakukan gelar perkara atau ekspose untuk menetapkan tersangka. Menurut Febrie, Kejagung harus hati-hati dan teliti mengusut kasus ini, termasuk juga dalam menelusuri ada tidaknya dugaan suap dalam kasus terkait kontrak JICT ini.

"Nah itu yang lagi ditelusuri supaya nggak salah, supaya ada kepastianlah," ujarnya.

Seperti apa temuan awal Kejagung terkait kontrak JICT ini? Baca di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2