DPRD Surabaya Dorong Pemkot Gunakan Lahan Kosong untuk Urban Farming

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Senin, 30 Nov 2020 21:33 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony
Foto: DPRD Surabaya
Jakarta -

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony menyebut dampak pandemi COVID-19 terhadap ketersedian pangan di Surabaya cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, DPRD Surabaya mendorong Pemkot Surabaya untuk membuat program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong dan juga fasilitas umum untuk urban farming.

"Nah itu, dalam rangka upaya agar masyarakat tidak risau. Itu kewajiban Pemerintah untuk tetap menjaga masyarakat agar tetap aman, nyaman dan kemudian tidak panik dan sebagainya," kata AH Thony dalam keterangan tertulis, Senin (30/11/2020).

Ah Thony mengatakan pemerintah sering menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir dan cemas. Padahal menurutnya, jika statement tersebut terus didengungkan dikhawatirkan akan membuat masyarakat tidak menjadi sigap dan waspada dengan kondisi saat ini. Pihaknya mendorong Pemkot Surabaya agar menguatkan landasan yang jelas dengan membuat langkah-langkah yang konkrit. Sebab Kota Surabaya meletakkan ekonomi berbasis jasa.

"Sementara untuk pangan masih bergantung daerah-daerah lain. Terhadap hal itu pemerintah harus menjaga, memastikan distribusi pangan yang masuk ke Surabaya aman dan lancar," lanjut AH Thony.

Agar distribusi pangan di Surabaya lancar dan aman, Thony menyampaikan ada tiga hal yang harus disoroti, yakni para pelaku usaha pangan perlu dilakukan pendampingan, evaluas,i dan diberi kemudahan dan insentif agar tidak berhenti.

"Kedua, sektor transportasi menjadi kebutuhan, sehingga transportasi laut, udara dan darat harus dijaga, birokrasi dipermudah. Dan ketiga, kita dihadapkan dengan persoalan mafia pangan yang cukup pelik. Sering kali di saat sulit mereka tidak membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah, justru dijadikan kesempatan untuk keuntungan sendiri. Ini perlu adanya pemberantasan," ungkap Thony.

Untuk menjaga hal tersebut, DPRD Kota Surabaya sependapat dengan Pemerintah Kota Surabaya yang menggalakkan program urban farming. Menurutnya program itu penting dalam rangka penguatan ketahanan pangan.

"Jadi pasokan pangan dari luar terganggu, maka kita bisa bertahan. Supaya kita tidak tergantung dan menjadi independen," ungkap Thony.

Terkait program urban farming tersebut, DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot Surabaya mencermati lahan-lahan kosong, lahan-lahan fasum, dan pekarangan milik warga yang belum dimanfaatkan.

"Tiga hal lokasi ini, bisa kita jadikan program untuk tahun ini. Dan kita lihat Pemkot Surabaya mengalokasikan (anggaran) pertanian untuk ketahanan pangan ada anggaran (2021) Rp 6,4 miliar," ujar AH Thony.

"Itu bisa dipakai untuk kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Kemudian yang lain ada kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan peredaran bibit. Dan termasuk di sini ada program kesehatan hewan dan program penyuluhan," imbuh Thony.

Dalam catatan AH Thony ada beberapa lahan di Surabaya bisa dimanfaatkan untuk program urban farming. Seperti eks lahan Damri di Jalan Tunjungan dan juga fasum-fasum yang tidak dikelola oleh pengembang yang belum diserahkan ke Pemkot bisa dimanfaatkan.

"Itu kita minta, agar Pemkot bisa mendorong untuk dimanfaatkan. Terhadap yang belum diserahkan, spirit-nya bukan untuk menguasai lahan. Tetapi adalah memanfaatkan dalam rangka untuk ketahan pangan," ungkap Thony.

Ia juga meminta dalam pengelolaan program urban farming dengan memanfaatkan lahan dengan melibatkan RT/RW dan LPMK, agar tidak terjadi persoalan hukum. Makanya, pihaknya meminta Pemkot Surabaya membuat regulasi yang jelas, agar di kemudian hari terjadi persoalan hukum dengan pemilik tanah dan sebagai.

"Kita dorong agar Pemerintah Kota memikirkan regulasinya," tandas Thony.

(mul/mpr)