Bima Arya Tegaskan Permintaan Swab Test Habib Rizieq Tak Terkait Politik

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Senin, 30 Nov 2020 17:42 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya
Foto: Pemkot Bogor
Jakarta -

Wali Kota yang juga Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor Bima Arya memberikan menjelaskan terkait spekulasi dan asumsi masyarakat mengenai polemik swab test Habib Rizieq di RS Ummi Bogor.

"Saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini bahwa hal ini tidak terkait dengan persoalan politik, ataupun berbagai macam kepentingan yang tidak terkait dengan isu kesehatan," sanggah Bima dalam keterangannya, Senin (30/11/2020).

Kepada media, Bima Arya kembali menegaskan bahwa hal ini berada dalam ranah Pemkot Bogor sepenuhnya. Sehingga tidak ada tekanan maupun intervensi, dari pihak manapun terkait langkah Pemkot Bogor dan Satgas Covid-19 dalam menangani persoalan ini.

"Tugas kami hanya satu, melindungi seluruh warga dan tentunya mengatasi penyebaran Covid-19 Kota Bogor," tambahnya.

Menurutnya, ini adalah soal komitmen Pemkot Bogor untuk menjalankan protokol COVID-19. "Bukan persoalan apapun kecuali penguatan komitmen kita terhadap protokol, aturan, yang sudah disepakati bersama untuk menangani COVID-19 di Kota Bogor," ucapnya.

Dalam menjalankan tugas, Bima menjelaskan bahwa sebagai Ketua Satgas ia berpedoman pada pada Undang-Undang serta aturan yang berlaku. Antara lain Undang-Undang No 4 tahun 1984 dan Undang Undang No 6 tahun 2018 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam mengatur penanggulangan wabah dan kekarantinaan kesehatan.

Selain itu, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang di dalamnya mengatur pengecualian untuk melakukan tindakan sebagai langkah penanggulangan wabah menular.

Kemudian juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Yang didalamnya disebutkan bahwa pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum (ancaman wabah penyakit menular), untuk identitas pasien dapat dibuka kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan tentunya Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-282 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit yang melayani pasien dengan COVID-19 di Kota Bogor. Bahwa dalam melaksanakan tugas, pihak rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 harus menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus suspect COVID-19 kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor.

"Berdasarkan pegangan, pedoman Undang Undang dan aturan di atas, kami melihat ada hal yang tidak jelas terkait dengan proses dan prosedur penanganan Covid-19 di RS Ummi Bogor yang tidak sesuai dengan aturan yang kami sebutkan di atas tadi," jelas Bima.

Lantas ia menyebutkan, opini bahwa Satgas Covid-19 Kota Bogor melakukan intervensi dan memaksa untuk membuka hasil medik tidaklah benar.

"Kami memahami privasi pasien sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya Insya Allah selalu menghormati dan memuliakan ulama. Yang menjadi atensi kami, yang menjadi fokus kami, yang menjadi ikhtiar kami lebih kepada proses koordinasi dan pelaporan," ungkapnya.

Terhitung sejak Maret sampai dengan sekarang, seluruh rumah sakit di Kota Bogor selalu berkoordinasi menyampaikan data pertambahan pasien serta pelaksanaan tes PCR, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang Undang dan aturan turunannya. Meski demikian, identitas pasien tidak dibuka dan tidak diumumkan, karena terikat dengan kode etik kedokteran.

Terakhir, Bima Arya menegaskan, musuhnya bukan siapa-siapa, melainkan COVID-19. "Musuh kita bukan RS Ummi, bukan siapapun, bukan individu manapun. Musuh kita adalah Covid-19 yang harus dihadapi bersama," ujar dia.

Tren kasus pada hari ini sendiri masih menunjukan situasi yang belum aman. Sampai dengan 29 November 2020, tercatat ada 527 kasus aktif yang masih dalam perawatan. Total di Kota Bogor sudah ada 97 warga yang meninggal karena COVID-19. Dan terdapat penambahan kasus positif baru, sebanyak 45 kasus.

(ega/ega)