MA Menangkan Mahasiswa Fakultas Kedokteran UI Ini Melawan Rektor Terkait DO

Andi Saputra - detikNews
Senin, 30 Nov 2020 15:38 WIB
Palu Hakim. Ari Saputra. Ilustrasi
Foto: Ilustrasi palu hakim (Ari Saputra/detikcom).

UI Nyatakan Sudah Sesuai Prosedur

Di persidangan, pihak UI menyatakan aturan hukum yang menjadi dasar penghentian pendidikan J adalah Peraturan Rektor UI Nomor 014 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia. Adapun proses evaluasi studi yang dipermasalahkan oleh J menggunakan dasar hukum Keputusan Dekan Nomor 451/H2.F1.D/HKP.02.04.2014 tertanggal 25 Juni 2014 perihal Petunjuk Teknis Yudisium Program Pendidikan Dokter.

Dalam Pasal 44 huruf b Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2016 menyebutkan sebagai berikut:
Mahasiswa Kelas Regular, Kelas Paralel, dan kelas Internasional dinyatakan putus studi apabila:
a. ada evaluasi hasil belajar 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh minimal 24 (dua puluh empat) sks dengan nila minimal C;
b. Pada evaluasi hasil belajar 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh minimal 48 (empat puluh delapan) sks dengan nilai minimal C;
UI menyatakan J adalah mahasiswa kelas regular yang pada 4 semester pertama memperoleh SKS lulus (nilai minimal c) sebanyak 41 SKS, maka dengan demikian Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan minimum sebagaimana Pasal 44 huruf b Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2016.

"Dengan demikian Penggugat dinyatakan putus studi, dan harus diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberhentian sebagai mahasiswa," demikian jawaban Tergugat.


UI juga menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Kurikulum Fakultas Kedokteran Univeritas Indonesia Tahun 2012 dan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 014 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Univesitas Indonesia.

"Bahwa Penggugat juga mengajukan peraturan a quo sebagai bukti yang sama di persidangan sehingga terlihat di persidangan alat bukti tersebut adalah alat bukti yang sama yang diakui oleh para pihak, maka alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti surat yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat para pihak karena diakui oleh para pihak," ujar pihak UI.


(asp/gbr)