ADVERTISEMENT

Formappi Kritik Rencana Kenaikan 'Gaji' Anggota DPRD DKI Jadi Rp 8 M: Aneh!

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Senin, 30 Nov 2020 15:09 WIB
DPRD DKI Jakarta
Foto: DPRD DKI Jakarta. (Ilman/detikcom).
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta membuat rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) 2021 sebesar Rp Rp 8.383.791.000 miliar per anggota dewan per tahun. Rencana kenaikan ini dikritik.

RKT DPRD DKI terdiri dari pendapatan langsung dan pendapatan tidak langsung. Untuk pendapatan langsung ada tunjangan uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan komisi, tunjangan badan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi. Bisa dibilang, RKT semacam 'gaji dan tunjangan' per anggota DPRD DKI.

Saat ini, anggota DPRD DKI diketahui menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta per bulan. Angka tersebut belum dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta. Apabila sudah dipotong PPh, gaji bersih anggota dewan sebesar Rp 111 juta per bulan di tahun 2020. Dengan demikian, anggota DPRD DKI menerima sekitar Rp 1,3 miliar per tahun.

Jika RKT DPRD DKI naik jadi Rp 8 miliar per anggota per tahun, berarti negara perlu menyiapkan sekitar Rp 888.861.846.000 untuk 106 anggota DPRD DKI.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan kenaikan gaji itu tidak wajar. Menurutnya, harus ada penjelasan logis dari kenaikan gaji yang diinginkan DPRD DKI Jakarta.

"Saya kira kenaikan 400 persen itu ya, itu sesuatu yang tidak wajar dari sisi lonjakannya itu sudah aneh, kenaikan yang wajar 100 persen, 200 persen tapi kalau sudah Rp 800 M mesti ada alasannya, mesti ada penjelasannya yang sangat masuk akal yang membuat orang bisa menerimanya," ujar Lucius saat dihubungi, Senin (30/11/2020).

Lucius menyebut, rencana kenaikan gaji yang tidak wajar itu identik dengan korupsi. Sebab, DPRD DKI Jakarta memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya diri.

"Saya melihat kenaikan signifikan gaji itu, sama dengan identik dengan korupsi, kalau korupsi itu mengambil uang negara dengan cara yang ilegal tapi tujuannya untuk memperkaya diri, mungkin bedanya di situ, korupsi yang dilakukan DPRD dengan pembahasan anggaran itu memperkaya diri menggunakan cara-cara yang legal gitu. Karena mereka punya kewenangan membahas anggaran mereka gunakan itu untuk memperkaya diri," ucapnya.

Menurutnya, dengan rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI hingga Rp 8 miliar per anggota dewan menguatkan ada hal yang tidak beres dalam pembahasan RAPBD 2021 di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebab, DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta melakukan pembahasan anggaran bukan di tempat yang seharusnya dan digelar secara tertutup.

"Saya kira kenaikan ini mengonfirmasi yang dilakukan oleh DPRD selama pembasahan RAPBD, mereka memilih tempat di luar Jakarta untuk melakukan pembahasan saya kira ini menjelaskan pilihan tempat yang sempat diprotes waktu itu, karena bukannya membahasnya di DPRD saja apalagi ini masih masa pandemi, mestinya perjalanan ke luar kota untuk tujuan apapun bisa dibatasi untuk membatasi penyebaran virus tapi kan mereka masih tetap ngotot kan waktu itu, dan sekarang terjelaskan sudah alasan mereka memilih tempat yang jauh dari DKI, pembahasan yang tertutup ternyata mereka sedang ingin berkompromi terkait angka kenaikan fantastis sampai 400 persen itu," kata Lucius.

Simak juga video '10 Kementerian/Lembaga Paling Banyak Belanja':

[Gambas:Video 20detik]



Lebih lanjut, Lucius mengatakan rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi merupakan hal tidak etis. Seharusnya, yang negara digunakan untuk penanggulangan COVID-19 di Ibu Kota.

"Saya kira tidak etis itu kan bicara soal kepentingan publik, anggaran daerah itu kan mestinya paling utama untuk kepentingan melayani publik atau untuk kepentingan publik. Ketika itu disedot lebih besar untuk kepentingan utnuk menggaji anggota DPRD saya kira tidak terjawab tuntutan etis dari anggaran yang seharusnya untuk rakyat itu," ucapnya.

"Yang perlu disorot juga kenapa kemudian DPRD bisa mulus mengusulkan kenaikan anggaran, saya kira di sini juga kongkalikong dalam tanda petik, ada upaya untuk saling menyenangkan, pemprov menyenangkan legislatif, legislatif menyenangkan pemprov sehingga tidak ada fungsi check and balance antara legislatif dan Pemprov. Walaupun mungkin itu membebani anggaran tapi dukungan DPRD untuk berbagai kebijakan Pemprov itu Pemprov kemudian rela untuk menyetujuinya begitu saja," imbuh Lucius.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf. DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

"Draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat, tunjangan transport, itulah yang dikalkulasi makanya ada pendapatan yang tidak langsung, itu maksudnya benefit yang didapatkan," ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

"Kan bedanya sosper, yang naik itu rencana akan diminta naik tunjangan perumahan sama tunjangan transport udah, dan itu nggak gede. Tunjangan transport naik jadi Rp 12 (juta), tunjangan perumahan naiknya Rp 13 (juta) apa berapa ya, pokoknya naiknya Rp 40 (juta)," katanya.

Menurutnya, semua rencana tersebut belum tentu langsung disetujui. Nantinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terlebih dahulu mengkajinya.

"Dokumen yang sifatnya adalah keinginan, forkes, proposal, bukan menjadi lalu diterjemahkan benar-benar dan ini disepakati. Kalau posisinya forkes masih mentah, RAPDB belum selesai, evaluasi DDN (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), kan ada evaluasi DDN nanti, begitu lihat Depdagri lihat ini nggak layak, ditolak sama dia," ucapnya.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 888.861.846.000 sulit terealisasi. Sebab, pagu anggaran untuk DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 580 miliar.

"Kaliin saja 106 (anggota DPRD DKI) berapa itu, nah, pagunya Rp 580 miliar," katanya.

(man/imk)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT