Profil 10 Lembaga Negara yang Dibubarkan Presiden Joko Widodo

Rosmha Widiyani - detikNews
Senin, 30 Nov 2020 14:49 WIB
Pernyataan Presiden Jokowi terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK.
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Profil 10 Lembaga Negara yang Dibubarkan Presiden Joko Widodo
Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membubarkan 10 lembaga negara seperti yang tercantum dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2020. Peraturan Presiden ini diundangkan pada Kamis (26/11/2020).

Fungsi 10 lembaga negara yang dibubarkan ini dikembalikan pada kementerian terkait yang merupakan lembaga struktural. Misalnya Komisi Nasional Lanjut Usia (KNLU) yang dikembalikan pada Kementerian Sosial.

Keputusan terkait 10 lembaga negara yang dibubarkan tentu mengundang tanya dari masyarakat umum. Salah satunya adalah profil lembaga yang bisa diketahui dari situs tiap lembaga atau laman Kementerian Kesekretariatan Negara.

Profil 10 lembaga negara yang dibubarkan Presiden Joko Widodo

1. Dewan Riset Nasional

Ketua: Prof Dr Ir Andrianto Handojo

Dewan Riset Nasional (DRN) berdiri dengan dasar Perpres Nomor 16 Tahun 2005, yang mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2002. DRN lembaga non struktural untuk menggali pemikiran dari pihak yang berkepentingan dengan perkembangan IPTEK Indonesia.

2. Dewan Ketahanan Pangan

Ketua harian: Menteri Pertanian

Dewan Ketahanan Pangan dibentuk dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2006 dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dikatakan ketahanan adalah terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari jumlah dan mutu yang cukup baik, aman, merata dan terjangkau.

3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Kepala: Ir Achmad Herry Marzuki, CES

BPWS, yang menjadi satu dari 10 lembaga negara yang dibubarkan, berdiri dengan dasar Perpres Nomor 27 Tahun 2008, yang diawali pembangunan Jembatan Tol Suramadu. Pembangunan bertujuan mendorong percepatan pengembangan sosial ekonomi dan tata ruang wilayah tertinggal di Pulau Madura.

4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK)

Ketua BSANK: Prof Dr Hari Amirullah Rachman, MPd

Dasar hukum pendirian BSANK adalah Perpres Nomor 11 Tahun 2014 yang menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional. BSANK dibentuk pemerintah untuk pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan.

5. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)

Ketua: HM Samidin Nashir

KPHI didirikan dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2014 untuk melakukan pengawasan dan peningkatan penyelenggaraan ibadah haji. Lembaga KPI bertanggung jawab pada Presiden dengan memberi pertimbangan, untuk kesempurnaan pelaksanaan haji.

6. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

Ketua: Soetrisno Bachir

Masuk dalam 10 lembaga negara yang dibubarkan, KEIN berdiri dengan dasar Perpres Nomor 8 Tahun 2016. KEIN bertanggung jawab pada presiden dan tugasnya berakhir saat periode Kabinet Kerja selesai pada periode 2014-2019. Tugas KEIN adalah memberi pertimbangan untuk menunjang keberhasilan dalam ekonomi dan industri.

7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi

Ketua/Kepala: -

Lembaga Badan Pertimbangan Telekomunikasi dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1989, yang merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 1989. Tugasnya adalah memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat untuk perumusan kebijakan dalam telekomunikasi.

8. Komisi Nasional Lanjut Usia (KNLU)

Ketua/Kepala: -

Komisi lain yang masuk dalam 10 lembaga negara yang dibubarkan pemerintah adalah KNLU, dengan dasar hukum pendirian Kepres Nomor 52 Tahun 2004. Tugasnya membantu presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Dikutip dari CNN Indonesia, KNLU telah dinonaktifkan sejak Maret 2018 lewat instruksi MenPAN-RB.

9. Badan Olahraga Profesional Indonesia

Ketua/Kepala: Richard Sam Bera

Badan Olahraga Profesional Indonesia didirikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Lembaga ini bertujuan membantu menteri dalam melaksanakan tanggung jawab, pengawasan, pengendalian olahraga profesional.

10. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

Wakil Ketua: Semuel Abrijani Pangerapan

Badan terakhir yang masuk dalam 10 lembaga negara yang dibubarkan adalah BRTI, dengan dasar hukum pendirian Kepres Nomor 55 Tahun 1989. Sebagai lembaga non struktural, BRTI adalah bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (row/pal)