Presiden PKS Kritik Penanganan Corona RI hingga Pengesahan UU Ciptaker

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 29 Nov 2020 22:41 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu tak setuju dibangun pintu keluar darurat di jalan tol layang Japek.
Ahmad Syaikhu. (Foto: Luthfiana Awaluddin)
Jakarta -

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengkritik penanganan Corona di RI selama pandemi ini. Dia menyebut wabah Corona kurang terantisipasi sejak awal kemunculan kasus pertama di Indonesia.

"Bila kita cermati penanganan COVID-19 sejak awal kurang terantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Di awal malah sering dijadikan bahan candaan, tetapi setelah dirasakan wabah ini betul-betul ada, barulah kepanikan terjadi," ujar Syaikhu dalam pidatonya di acara puncak Munas V PKS, yang disiarkan di YouTube PKS TV, Minggu (29/11/2020).

Dia mengkritik manajemen krisis yang dilakukan pemerintah lebih mengedepankan masalah ekonomi dibandingkan kesehatan. Belum lagi, kebijakan antarkementerian yang dinilainya kurang terkoordinasi.

Ada ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Padahal, kata dia, pemerintah harus menjadi dirigen yang bisa mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan. Dia pun memberikan contoh seorang dirigen musik yang bisa membuat alunan musik menjadi kompak.

"Itulah yang seharusnya dilakukan pemerintah, tapi hal ini tak terjadi, malah sering kali terjadi ketegangan antara pusat dengan daerah. Tentu semua terjadi karena lemahnya kepemimpinan, dampaknya apa sampai hari ini, Indonesia masih tercatat sebagai negara dengan angka kematian akibat COVID-19 tertinggi di ASEAN, dengan persentasenya berkisar antara 3,3 persen," ujar Syaikhu.

Buntutnya, kata dia, Indonesia bisa masuk ke jurang resesi di aman ekonomi terus menurun yang menyebabkan naiknya jumlah pengangguran. Jika terus terjadi, Syaikhu menyebut pemerintah kesulitan mengelola dan membangkitkan ekonomi negara.

"Data terbaru yang dirilis oleh badan pusat statistik menyebutkan bahwa jumlah pengangguran periode Agustus 2020 itu sudah mencapai 9,77 juta orang. Ini naik sebanyak 2,67 juta. Angka ini tentu saja akan terus meningkat, bila pandemi COVID-19 ini terus berlanjut dan pemerintah saat ini tidak mampu mengelola dan membangkitkan perekonomian negara," kata dia.

Menyoroti UU Cipta Kerja. Apa kata Syaikhu? Simak halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2