Round-Up

Antara Gatot Nurmantyo-Pangdam Jaya dan Acara Tabur Bunga di TMP Kalibata

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 29 Nov 2020 11:15 WIB
Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat, Senin (7/9/2020). Deklarasi dilaksanakan di sebuah rumah, Kota Bandung, Senin (7/9/2020).
Gatot Nurmantyo (Yudha Maulana/detikcom)
Jakarta -

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman kembali 'berhadap-hadapan'. Kali ini terkait penurunan baliho bergambar Habib Rizieq Syihab. Apakah ada hubungannya dengan acara tabur bunga purnawirawan TNI di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, yang dihadiri Gatot?

Gatot memang menyoroti aksi pelibatan TNI dalam kegiatan penurunan baliho bergambar Habib Rizieq di sejumlah titik di Ibu Kota. Anggapan kontradiktif serasa terselip dalam pernyataan Gatot.

Sebab, menurut Gatot, TNI dan FPI tidak mungkin bermusuhan. Kecuali ada keputusan yang menyebut FPI merupakan organisasi terlarang, seperti misalnya keputusan pemerintah terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Apa pun keputusannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? FPI maupun Habib Rizieq, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum, bukan ada keputusan, kecuali disampaikan FPI ekstrem kanan yang dilarang di Indonesia. Nah, itu baru bermusuhan. Kalau tidak, tidak ada alasan. Jangan membawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser," kata Gatot dalam konferensi pers virtual, Kamis (26/11/2020).

Gatot tidak ingin melabelkan tindakan TNI menurunkan baliho Habib Rizieq salah. Namun yang dia persoalkan adalah penggunaan kendaraan taktis, seperti momen Koopssus dengan kendaraan taktisnya melintasi Petamburan.

"Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa karena tidak ada yang bisa disalahkan karena kita harus benar mengetahui. Ada beberapa hal yang melandasi saya berkata demikian, karena memang secara konstitusi ini sama-sama kita tahu bahwa ada batasan yang dilakukan seorang Panglima. Singkatnya bahwa dalam memberikan bantuan itu ada aturan pelibatan satuan TNI pada masa damai. Ini adalah aturan di mana yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini sudahkah melalui prosedur aturan pelibatan. Jadi memang TNI boleh berikan bantuan kepada kepolisian RI dan pemda, itu satu," ujarnya.

"Dalam pelibatan ini tidak boleh menggunakan alutsista untuk tempur. Jadi contohnya pesawat angkut boleh digunakan, kapal rumah sakit boleh digunakan, kapal angkut boleh digunakan, truk boleh digunakan, tapi alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan bantuan karena dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat militer. Sehingga saya tidak bisa saya langsung men-justice Pangdam salah atau tidak. Kita lihat saja kalau itu perintah Panglima TNI atau Presiden tidak bisa disalahkan Pangdam, tapi kalau tidak perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak," lanjutnya.

Sikap Pangdam Jaya terhadap FPI dinilai tidak bisa merepresentasikan sikap TNI. Gatot menegaskan bahwa TNI harus bersama masyarakat.

"Jadi saya ulangi, tolong pisahkan apa yang dilakukan Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya. Termasuk juga dilakukan oleh Koopssus di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis itu pun sama tidak boleh, tidak boleh gunakan kendaraan taktis dalam keadaan damai ini. Jangan seolah semua TNI. Ini perlu saya ingatkan," terang Gatot.

"TNI masih seperti dulu, rakyat adalah ibu kandungnya, dan TNI perlu rakyat, karena untuk mempertahankan NKRI saat terakhir adalah kebersamaan rakyat dengan TNI yang sama-sama berjuang mengamankan bangsa ini bersama," imbuhnya.

Simak video 'Gatot Nurmantyo: Saya Terima Bintang Mahaputera, Tapi Maaf Tak Hadir':

[Gambas:Video 20detik]



Lantas bagaimana sikap Pangdam Jaya terhadap FPI? Simak di halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2 3