Pengembang Meikarta Digugat Pailit!

Zunita Putri - detikNews
Jumat, 27 Nov 2020 18:01 WIB
Proyek Meikarta tersandung kasus dugaan suap terkait perizinan yang melibatkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah. Yuk lihat proyek yang berada di Kabupaten Bekasi tersebut.
Foto: Proyek Meikarta (Rachman Haryanto)

Respons Perusahaan Pengembang Meikarta

Kepala Humas PT MSU Jefrey Rawis, mengatakan pengajuan PKPU tujuannya untuk restrukturisasi usaha dan bukan kepailitan. Dia meminta pembeli Meikarta tidak panik.

"MSU membantah dan tidak mengakui keabsahan klaim yang menjadi dasar pengajuan PKPU, tetapi kami akan terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan hasil PKPU yang konstruktif dan melindungi kepentingan semua pihak, khususnya pihak Konsumen dan Pembeli," kata Jefrey dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (27/11/2020).

"MSU menegaskan bahwa perihal pengajuan PKPU ini adalah untuk restrukturisasi usaha, bukan kepailitan, sehingga Pembeli Meikarta tidak perlu khawatir akan hak kepemilikan unitnya. MSU berkomitmen melakukan pembangunan apartmen hingga unit diserahterimakan sesuai dengan Perjanjian Pembelian," tambahnya.

Jefrey menegaskan saat ini PT Mahkota Sentosa Utama juga terus menyelesaikan pembangunan terhadap Meikarta. Dia juga menjamin putusan PKPU nantinya tidak akan mengganggu proses pemesanan atau serah terima unit.

"Putusan PKPU tidak akan mengganggu proses pemesanan unit maupun proses serah terima unit. Saat ini kami telah melakukan serah terima lebih dari 1500 unit di District 1 dan sudah ada lebih dari 100 penghuni yang mulai tinggal di sini. Pembangunan District 2 juga sudah berjalan dengan pesat dan akan mulai topping off di bulan November ini," tegasnya.

Jefrey juga menyampaikan saat ini Meikarta sudah tidak masuk ke dalam portofolio pengembangan properti Grup Lippo. Sejak Mei 2018, Lippo Cikarang melepaskan posisinya sebagai pemegang saham pengendali PT Mahkota Sentosa Utama.

Saat ini kepemilikan Lippo Cikarang pada MSU tersisa 49,72 persen. Namun, kepemilikan tersebut hanya diakui sebagai investasi pada entitas asosiasi.

Halaman

(zap/zak)