Lindungi Pembela HAM, Komnas Perempuan Desak RUU PKS Masuk Prolegnas 2021

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 27 Nov 2020 13:40 WIB
Komisioner Komnas Perempuan Retty Ratnawati
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti kekerasan yang dialami aktivis perempuan yang terjadi sebelum dan sesudah masa pandemi COVID-19. Komnas Perempuan mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera masuk prolegnas 2021.

"Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM) menurut Komnas Perempuan terjadi baik sebelum masa pandemi COVID-19 maupun saat pandemi," kata Komisioner Komnas Perempuan Retty Ratnawati dalam diskusi virtual, Jumat (27/11/2020).

Adapun bentuk kekerasan terhadap perempuan disebutkan terjadi di ruang sosial maupun di media sosial (kejahatan siber). Dampak kekerasan tersebut menjadi lebih dalam akibat pandemi.

"Oleh karena itu, Komnas Perempuan berupaya secara terus menerus membangun dukungan bagi pengakuan dan perlindungan pembela HAM, khususnya PPHAM," ujar Retty.

Komnas Perempuan mencatat hingga saat ini aktivis perempuan pembela HAM masih mengalami kekerasan dan tantangan dalam menjalani kerja-kerjanya. Berdasarkan catatan tahunan 2020, terdapat 5 kasus kekerasan yang dilaporkan 5 lembaga mitra tempat PPHAM bekerja.

Adapun profesi mereka beragam termasuk sebagai pendamping korban baik pada isu kekerasan terhadap perempuan, aktivis, ataupun relawan pada isu lingkungan, kemiskinan dan konfik.

"Kekerasan yang dialami berupa ancaman/intimidasi yang tak jarang mengarah pada tubuh dan seksualitas mereka serta kriminalisasi," ujar Retty.


Kemudian berdasarkan studi Forum Pengada Layanan (FPL), mencatat selama mendampingi kasus, para aktivis perempuan pembela HAM rentan mengalami ancaman dan kekerasan yang tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga keluarga dan kerabatnya. Ancaman diperoleh melalui SMS atau Facebook atas ketidaksukaan pelaku terhadap kerja-kerja pendampingan dan advokasi korban (FPL, 2019).

Lebih lanjut, Komnas Perempuan menilai proses hukum kasus kekerasan terhadap aktivis perempuan pembela HAM kerap diabaikan karena dianggap sebagai risiko yang tak terelakkan. Namun Komnas Perempuan menilai minimnya proses hukum tersebut salah satunya karena budaya menyalahkan korban.

"Komnas Perempuan melihat minimnya proses hukum pada kasus kekerasan seksual adalah akibat ketiadaan kebijakan terkait kekerasan seksual dan kuatnya budaya menyalahkan korban, sementara daya dukung pemulihan korban terbatas. Akibat selanjutnya, adalah keberulangan kekerasan terhadap PPHAM," ujar Retty.

Komnas Perempuan juga mencatat beragam risiko yang dilaporkan aktivis perempuan pembela HAM selama bekerja di masa pandemi COVID-19. Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap pengada layanan masa pandemi menemukan bahwa para pendamping ini mengalami peningkatan jam kerja yang menyumbang pada meningkatnya beban kerja; juga mengalami kerentanan tertular COVID-19 karena mereka harus menjemput korban secara langsung.

Risiko lainnya, yaitu beban kerja panjang juga mengakibatkan mereka mengalami stres secara psikologis karena selain memikirkan korban, mereka juga harus memikirkan kesehatan keluarga, sementara banyak dari mereka tidak memiliki penghasilan cukup serta minim jaminan kesehatan. Dampak selanjutnya adalah menurunnya kualitas kesehatan dan timbulnya konflik dan kekerasan di dalam rumah tangga.

Meski beragam risiko tersebut, aktivis perempuan tersebut tetap berkomitmen melakukan upaya advokasi terhadap perempuan korban maupun komunitas di masa pandemi. Retty menyebut isu kesehatan mental dan ancaman intimidasi, kriminalisasi, kekerasan maupun kekerasan seksual saat melakukan kerja pembelaan berdampak trauma panjang dan bahkan terhadap keluarga mereka.

Para aktivis perempuan itu juga melakukan upaya penyembuhan secara personal akibat kasus yang dialaminya. Namun, Retty mengungkap, negara juga perlu hadir untuk membantu mencegah adanya kasus kekerasan terhadap perempuan.

"Situasi ini tidak dapat terus-menerus dilakukan sendiri oleh PPHAM mengingat PPHAM juga memiliki keterbatasan. Upaya membantu PPHAM pulih sepatutnya juga dilakukan oleh Negara melalui berbagai kebijakan yang memungkinkan PPHAM dapat bekerja dalam rasa aman dan tanpa kekerasan," ungkapnya.

Komnas Perempuan menyoroti masih minimnya peraturan dan perlindungan terhadap aktivis perempuan pembela HAM. Hal ini dikhawatirkanakan berpengaruh pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan ke depan. Oleh karenanya Komnas HAM meminta agar RUU PKS segera masuk di dalam prolegnas 2021 untuk dibahas dan disahkan DPR.

"Merespons situasi ini, Komnas Perempuan, merekomendasikan kepada para pihak khususnya DPR RI dan Kementerian/Lembaga terkait agar DPR RI untuk segera menjadikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual agar masuk dalam prolegnas 2021 serta mengapresiasi fraksi dan para anggota legislatif pengusul atas RUU tersebut," ujar Retty.

Komnas Perempuan juga meminta agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) segera mengadakan protokol perlindungan untuk pendamping pengada layanan atau Perempuan Pembela HAM. Serta memastikan protokol tersebut di semua lembaga pengada layanan, baik masyarakat maupun pemerintah dengan memperhatikan kondisi yang berbeda.

Komnas Perempuan juga meminta agar Kementerian Kesehatan membantu aktivis perempuan melalui penyediaan jaminan kesehatan dengan biaya terjangkau terutama terkait dengan kerja-kerja penegakan HAM Perempuan yang PPHAM lakukan.

"Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk bekerja secara sinergis memastikan PPHAM aman secara Kesehatan saat melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Penyediaan ruang tunggu yang mengikuti protokol kesehatan selama masa pandemi akan sangat membantu PPHAM melakukan tugasnya dengan nyaman," ungkapnya.

(yld/gbr)