Sidang Kasus Djoko Tjandra

Jaksa Cecar Saksi soal Surat Divhubinter Terkait Djoko Tjandra ke Imigrasi

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 26 Nov 2020 16:32 WIB
Sidang Djoko Tjandra
Persidangan perkara yang menjerat Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta. (Zunita Amalia Putri/detikcom)
Jakarta -

Jaksa penuntut umum mencecar mantan anak buah Irjen Napoleon Bonaparte, Kombes Tommy Aria Dwianto, di sidang kasus red notice Djoko Tjandra. Jaksa mencecar terkait surat pemberitahuan Divhubinter Polri terkait red notice Djoko Tjandra.

Pada awalnya jaksa mengonfirmasi terkait permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta red notice Djoko Tjandra yang sudah terhapus di Interpol sejak 2014 agar diaktifkan kembali ke Divhubinter Polri. Tommy membenarkan Kejagung meminta agar red notice Djoko Tjandra diaktifkan kembali.

Namun, di sisi lain Kombes Tommy mengaku membuat surat ke imigrasi terkait pembaharuan sistem dan pemberitahuan bahwa red notice Djoko Tjandra telah dihapuskan atas perintah Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadivhubinter Polri saat itu. Jaksa kemudian mencecar Tommy.

"Di awal Saudara menyurati pemohon red notice dalam hal ini kejaksaan menanyakan apakah masih dibutuhkan (red notice), lalu dijawab masih dibutuhkan, kemudian pas masih dibutuhkan tapi selanjutnya malah menyampaikan imigrasi, bahwa status red notice telah dihapuskan. Ini kan kontradiktif, apakah Saudara nggak sampaikan ke imigrasi itu bertentangan fakta bahwa red notice masih dibutuhkan pemohon?" tanya jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2020).

Tommy mengaku saat itu dirinya merasa ada yang berbeda. Dia juga menyebut saat itu hanya mengikuti arahan Irjen Napoleon.

"Saat itu kami menyampaikan emang seperti ada intensitas yang begitu tinggi, tapi kami nggak sampaikan ke Pak Kadiv, hanya melaksanakan saja. Menurut beliau itu adalah mekanisme yang biasa dilakukan. Tapi kami saat itu hanya perasaan saja saat itu," jawab Tommy.

Tommy juga mengaku sudah mengusulkan agar Divhubinter bersurat ke Kejagung sebelum menyurati Imigrasi. Namun, Irjen Napoleon menolak usulan itu.

"Kami pernah menyampaikan pada Pak Kadiv, lebih baik disampaikan ke Kejagung lebih dulu. Pak Kadiv menyampaikan Imigrasi yang lebih berwewenang mengawasi pelintasan orang di Bandara," tutur Tommy.

Padahal, kata Tommy, Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan menyurati Divhubinter Polri sebanyak dua kali yang berisi permohonan terkait pengaktifan red notice Djoko Tjandra. Surat itu kemudian dibalas oleh Napoleon agar Kejagung harus mengajukan red notice baru Djoko Tjandra.

"Kejagung minta diaktifkan kembali (red notice Djoko Tjandra) tapi menurut kami harus diajukan baru. Ada permintaan dari Kejagung, kemudian Kadivhubinter Polri ada disposisi untuk membahas tentang penerbitan baru, dan lihat kembali status hukummya," kata Tommy.

Singkat cerita, untuk mewujudkan permintaan Kejagung terkait red notice Djoko Tjandra, Divhubinter Polri pada 19 Juni 2020 melakukan gelar perkara penerbitan red notice baru. Gelar perkara dihadiri oleh pejabat Kejagung dan pejabat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Tommy mengatakan setelah Kejagung memberikan data baru Divhubinter langsung menyerahkan data Djoko Tjandra ke Interpol. Namun, masih ada persyaratan belum lengkap sehingga red notice Djoko Tjandra belum bisa terbit hingga Bareskrim Polri bekerja sama dengan otoritas Malaysia untuk menangkap Djoko Tjandra.

"Jadi setelah itu ada pemberitahuan Interpol pusat, surat pertama mereka katakan masih cari tahu keberadaan orang yang anda cari. Di surat kedua karena kami lama nggak balas, data yang harus dikirimkan Lyon dibatasi sampai 30 November bulan ini. Jadi salah satu persyaratan yang belum dilengkapi di mana yang bersangkutan berada. Saat itu sudah ada kerja sama antara otoritas Malaysia dengan Tim Bareskrim Polri," ucapnya.

Duduk sebagai terdakwa di sidang ini adalah Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Djoko Tjandra didakwa bersama dengan Tommy Sumardi memberikan suap ke 2 jenderal polisi, yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.

Suap yang diberikan ke Irjen Napoleon sebanyak SGD 200 ribu dan USD 270 ribu. Bila dikurskan, SGD 200 ribu sekitar Rp 2,1 miliar, sedangkan USD 270 ribu sekitar Rp 3,9 miliar lebih, sehingga totalnya lebih dari Rp 6 miliar. Lalu, suap kepada Brigjen Prasetijo sebesar USD 150 ribu. Bila dikurskan, USD 150 ribu sekitar Rp 2,1 miliar.

(zap/dhn)