Sorot Aksi Pangdam Jaya, Gatot Nurmantyo: TNI Tidak Mungkin Musuhi FPI

Eva Safitri - detikNews
Kamis, 26 Nov 2020 16:03 WIB
Massa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Tetap Aman (KITA) menolak acara silaturahmi yang dihadiri salah satu deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo.
Gatot Nurmantyo (Deny Prastyo/Faiq Azmi)
Jakarta -

Aksi Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang memerintahkan jajarannya menurunkan baliho FPI sempat ramai diperbincangkan. Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI.

"Apapun keputusannya TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya, FPI maupun Habib Rizieq mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum, bukan ada keputusan, kecuali disampaikan FPI ekstrim kanan yang dilarang di Indonesia, nah, itu baru bermusuhan. Kalau tidak, tidak ada alasan. Jangan membawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser," kata Gatot dalam konferensi pers virtual, Kamis (26/11/2020).

Gatot tidak menyebut apakah yang dilakukan Pangdam Jaya itu salah atau tidak. Namun, dia menyoroti adanya kendaraan taktis yang diturunkan. Gatot menyebut seperti momen Koopssus dengan kendaraan taktis yang melewati Petamburan.

"Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa karena tidak ada yang bisa disalahkan karena kita harus bener mengetahui. Ada beberapa hal yang melandasi saya berkata demikian, karena memang secara konstitusi ini sama-sama kita tahu bahwa ada batasan yang dilakukan seorang Panglima. Singkatnya bahwa dalam memberikan bantuan itu ada aturan pelibatan satuan TNI pada masa damai. Ini adalah aturan di mana yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini sudahkah melalui prosedur aturan pelibatan. Jadi memang TNI boleh berikan bantuan kepada kepolisian RI dan pemda, itu satu," ujarnya.

"Dalam pelibatan ini tidak boleh menggunakan alutsista untuk tempur. Jadi contohnya pesawat angkut boleh digunakan, kapal rumah sakit boleh digunakan, kapal angkut boleh digunakan truck boleh digunakan, tapi alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan bantuan karena dalam kondisi tertib sipil bukan darurat militer. Sehingga saya tidak bisa saya langsung men-justice Pangdam salah atau tidak. Kita lihat saja kalau itu perintah Panglima TNI atau Presiden tidak bisa disalahkan Pangdam, tapi kalau tidak perintah kita tunggu saja ada teguran atau tidak," lanjutnya.

Gatot meminta apa yang dilakukan Mayjen Dudung itu tidak dikaitkan dengan TNI secara menyeluruh. Dia mengatakan TNI selalu bersama dengan rakyat.

"Jadi saya ulangi tolong pisahkan apa yang dilakukan Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya. Termasuk juga dilakukan oleh Koopssus di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis itu pun sama tidak boleh, tidak boleh gunakan kendaraan taktis dalam keadaan damai ini. Jangan seolah semua TNI. Ini perlu saya ingatkan. TNI masih seperti dulu rakyat adalah ibu kandungnya, dan TNI perlu rakyat, karena untuk mempertahankan NKRI saat terakhir adalah kebersamaan rakyat dengan TNI yang sama-sama berjuang mengamankan bangsa ini bersama," tutur Gatot.

Pangdam Jaya menegaskan pihaknya tidak memusuhi FPI-Habib Rizieq, simak berita selengkapnya

Selanjutnya
Halaman
1 2