36 Gedung Diberi Izin untuk Gelar Resepsi Pernikahan di Jakarta

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Kamis, 26 Nov 2020 11:44 WIB
Prosesi pernikahan mengalami sejumlah modifikasi dalam penerapannya di era new normal. Di antaranya dengan menerapkan protokol kesehatan. Penasaran? Yuk, lihat.
Ilustrasi resepsi pernikahan (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta mengatakan telah menerima sekitar 80 pengajuan dari pemilik gedung untuk menggelar acara resepsi pernikahan di Ibu Kota di masa pandemi virus Corona. Kabid Industri Pariwisata Dinas Parekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi menyebut ada 36 pengajuan di antaranya yang sudah diberi izin.

"Yang mengajukan sudah 88 gedung," ujar Bambang saat dihubungi, Kamis (26/11/2020).

Bambang mengatakan, dari 88 yang mengajukan, 36 di antaranya telah diberi izin atau SK. Izin itu diberikan kepada pengelola gedung atau hotel.

"Sudah disetujui/dikeluarkan SK 36 gedung. Jadi satu itu, gedung plus hotel," katanya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta saat ini telah membolehkan hotel atau gedung menggelar acara resepsi pernikahan dengan terlebih dahulu mengajukan izin proposal protokol kesehatan. Bambang mengatakan ada sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh pengunjung saat berada di tempat resepsi pernikahan.

Menurutnya, prasmanan tidak boleh dilakukan. Nantinya pelayan akan mengantarkan makanan ke meja masing-masing tamu.

"Tidak boleh prasmanan. Undangan harus duduk, tidak boleh jalan-jalan, makan dilayani," ujar Bambang kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Selain itu, tamu undangan dilarang melakukan standing party. Hal itu dilakukan untuk mencegah pergerakan orang agar tidak terjadi penularan virus Corona.

"Kemudian dilarang standing party, intinya di situ saja. Tidak ada kerumunan, tidak ada pergerakan orang," kata Bambang.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan, yang akan dikenai sanksi bukan wedding organizer (WO), melainkan pemilik gedung. Sanksi pertama dilakukan penutupan gedung selama tiga hari.

Denda baru diberikan apabila kembali terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Denda tersebut akan diberikan sebesar Rp 50 juta.

"Kalau sudah dibuka lagi, dia melanggar lagi, baru didenda Rp 50 juta, kalau melanggar (lagi) Rp 100 juta, melanggar lagi Rp 150 juta, melanggar lagi cabut izin sementara," imbuh Bambang.

(man/ibh)