Pertamina Gandeng Kejagung Jaga Kelancaran Proyek Strategis Nasional

Yudistira Imandiar - detikNews
Kamis, 26 Nov 2020 11:18 WIB
Pertamina
Foto: Pertamina
Jakarta -

Pertamina menjalin kolaborasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan seluruh Indonesia dalam rangka mendukung kelancaran pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kolaborasi ditandai penandatanganan MoU oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanudin di Jakarta,

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina mendapat amanat untuk memastikan ketahanan energi melalui 4A+1S yaitu Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability dan Sustainability. Oleh sebab itu, kata dia, Pertamina harus dapat memastikan tersedianya energi untuk masyarakat Indonesia sampai ke pelosok.

"Untuk menghadirkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, tentu kami membutuhkan dukungan dari para stakeholder dan juga seluruh masyarakat. Begitu banyak project-project bahkan project sangat besar berskala nasional tengah kami jalani untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut. Untuk itulah kami terus berupaya bekerjasama dan berkolaborasi dengan para stakeholder untuk mendukung kami," ujar Nicke dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).

Menurutnya, lewat kerja sama tersebut Kejaksaan RI memberikan dukungan kepada Pertamina dalam menuntaskan proyek strategis nasional, serta lebih mempererat kerja sama yang sebelumnya sudah terjalin.

"Besar harapan saya agar kerjasama ini juga dapat menguatkan aspek Good Corporate Governance pada bisnis Pertamina secara keseluruhan," kata Nicke.

Nicke menjelaskan kolaborasi Pertamina dengan Kejaksaan RI tidak hanya dilakukan di pusat saja, melainkan akan diturunkan hingga perjanjian kerja sama (PKS) yang akan ditandatangani para direksi Pertamina dengan para Jaksa Agung Muda, serta para Executive GM/GM Pertamina di unit operasi dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanudin menyampaikan Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia siap membantu dalam pendampingan hukum. Jika Pertamina membutuhkan pendapat dan masukan terkait masalah hukum, pendampingan dan SDM, Kejaksaan siap memberikan masukan.

"Kejaksaan berharap penandatanganan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan berharap hubungan Pertamina dengan Kejaksaan RI dapat berjalan dengan baik dan saling mendukung, terutama dalam penjagaan proyek strategis nasional," sebut Burhanudin.

PKS turunan dari MoU ini akan mencakup lima bidang yakni pertama Perdata dan Tata Usaha Negara dengan lingkup kerja sama pemberian pendapat hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Kedua, bidang intelijen dengan lingkup kerja sama dukungan pengamanan proyek pembangunan strategis dan/atau percepatan investasi Pertamina, baik di dalam maupun luar negeri dan penelusuran aset baik di dalam maupun luar negeri.

Ketiga bidang pemulihan aset perusahaan dengan lingkup kerja sama pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya serta pemulihan aset Pertamina yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum. Keempat, bidang tindak pidana umum dengan lingkup kerja sama pertukaran data, informasi, keahlian, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan.

Kelima, bidang pendidikan dan pelatihan dengan lingkup kerja sama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan peningkatan SDM, pengembangan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan dan pelatihan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Bersamaan dengan agenda penandatanganan MOU, Pertamina juga menyerahkan sarana dan prasarana (CSR) berupa 2 (dua) unit mobil ambulance dan 2 (dua) unit mobil jenazah kepada Rumah Sakit Umum Adhyaksa.

Executive General Manager (EGM) Regional Jawa Bagian Barat (DKI Jakarta, Jawa Barat & Banten) Pertamina Werry Prayogi menyatakan Pertamina, sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan bisnis perlu didukung oleh Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara. Sebab, tidak jarang dalam praktek ditemui hambatan yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang memerlukan pertimbangan hukum dan langkah hukum yang tidak hanya berasal dari internal Pertamina.

MoU tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan PKS antara EGM Pertamina Marketing Operation Region Jawa Bagian Barat dengan tiga Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

"Semoga kolaborasi yang telah berlangsung antara Pertamina dan Kejaksaan, dapat menjadi suatu langkah besar untuk pijakan untuk sinergi dan keselarasan yang berkelanjutan untuk ke depannya," ungkap Werry.

Ia berharap setelah ditandatangani, perjanjian kerja sama ini dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan Pertamina terutama dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

Sebagai informasi, penandatangan MoU pada Rabu (25/11) di Jakarta juga dihadiri para General Manager Pertamina dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia. Hadir juga Dewan Komisaris Pertamina serta perwakilan dari Kementerian BUMN RI.

(mul/mpr)