Didesak PA 212 untuk Dibubarkan, PDIP: Kami Legal, Mereka Kurang Wawasan

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 26 Nov 2020 06:24 WIB
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Kudus, Jawa Tengah siap memerahkan Kota Kretek. Mereka mengibarkan bendera partai.
Ilustrasi / Bendera PDIP (Foto: Dian Utoro Aji/detikcom)
Jakarta -

Persaudaraan Alumni (PA) 212 meminta PDIP dibubarkan sebagai buntut pernyataan dari Megawati Soekarnoputri yang ingin sejarah 1965 diluruskan. PDIP mempertanyakan maksud permintaan PA 212.

Politikus PDIP, Trimedya Pandjaitan, mengatakan permintaan Megawati logis karena pada masa Orde Baru ada bagian sejarah yang menurutnya dimanipulasi. Dia melihat ada peran Sukarno--yang juga ayah Megawati--sebagai proklamator yang dikerdilkan.

"Apa yang disampaikan Bu Mega itu kan logis. Itu menurut Ibu yang sebagai darah daging Bung Karno itu minta diluruskan, dan itu sebagai sesuatu yang fair. Toh juga di dalam buku-buku sejarah zaman saya SD dulu kan juga jelas bagaimana peran Bung Karno dalam membangun negara ini. Tapi kan pada saat era Soeharto banyak yang dimanipulasi," kata Trimedya kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).

Trimedya menegaskan partainya mempunyai legalitas. Anggota Komisi III DPR itu menilai PA 212 berupaya menyerang PDIP.

"Kalau katanya bubarkan PDIP ya apa dosanya PDIP? PDIP partai yang legal, didirikan legal. Aktanya ada, pendirinya ada. Bagi kami, yang kami harus ikuti adalah aturan hukum di negara ini. Jadi kalau itu nggak ada dasarnya," kata dia.

Trimedya lalu mengungkit soal kemenangan PDIP dalam dua pemilu terakhir. Menurutnya, rakyat tak mungkin memilih PDIP jika dinilai punya stigma buruk.

"Tapi bagi kami semakin kami dibuat isu seperti itu ya alhamdulillah kami semakin solid, dan buktinya kami bisa menang 2 kali pemilu. Setelah Soeharto lengser mungkin nggak ada parpol yang menang 2 kali pemilu. Itu membuktikan bahwa rakyat kita ini kan nggak bodoh. Kalau dianggap kita ada anasir PKI segala macam, nggak mungkin dong mereka mau milih PDIP," kata dia.

Politikus PDIP lainnya, Masinton Pasaribu, mengatakan pelurusan sejarah penting untuk generasi bangsa. Sebab, menurutnya, sejarah saat ini masih terdistorsi era Orde Baru.

Menurut Masinton, permintaan Megawati kepada Mendikbud soal pelurusan sejarah relevan dan penting agar informasi sejarah tidak simpang siur. Dia menyebut pihak yang tak setuju dengan usul Megawati karena faktor minim wawasan.

"Adapun orang yang bereaksi terhadap keinginan kita atau Ibu Megawati yang meminta negara melalui Kementerian Pendidikan untuk melakukan pelurusan sejarah, menurut saya orang yang bereaksi tersebut minim wawasan dan pengetahuan tentang sejarah. Di sinilah pentingnya bahwa pelurusan sejarah ini bukan untuk mengkultuskan seseorang, tetapi ingin sejarah itu dicatatkan dalam tinta Merah Putih dan generasi bangsa kita ke depan mengetahui persis tentang proses dan rangkaian peristiwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia," kata Masinton.

PA 212 meminta PDIP dibubarkan. Apa alasan mereka?

Selanjutnya
Halaman
1 2