Round-Up

Sederet Pendapat Senayan Kala Menteri Edhy Prabowo Kena OTT KPK

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 25 Nov 2020 22:04 WIB
Menteri KKP Edhy Prabowo hadiri raker bersama Komisi IV DPR RI. Ada berbagai hal dibahas dalam raker itu, salah satunya terkait program kerja Kementerian KKP.
Menteri KKP Edhy Prabowo (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengejutkan kalangan Senayan. Sejumlah anggota Komisi IV DPR angkat suara.

Komisi IV merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR yang memiliki linkup tugas, di antaranya di bidang kelautan dan perikanan. KKP merupakan salah satu mitra kerja Komisi IV.

Awalnya, Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait dengan ekspor benur atau benih lobster di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, 25 November 2020 dini hari.

KPK juga menangkap sejumlah orang dari KKP. Istri Edhy Prabowo juga dikabarkan ikut diamankan. Saat ini status Edhy Prabowo dan orang-orang yang masih diamankan KPK adalah sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Atas penangkapan Edhy Prabowo, sejumlah anggota Dewan mengaku telah wanti-wanti agar menteri dari Partai Gerindra itu berhati-hati terkait ekspor benih lobster.

PKB Minta Ekspor Benih Lobster Disetop

Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan mengaku kaget atas penangkapan itu.

"Kaget banget. Tapi saya belum paham kenapanya," kata Daniel kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).

Daniel tidak ingin berspekulasi lebih mengenai penangkapan ini. Dia meminta semua pihak menunggu keterangan resmi dari KPK. Daniel mengatakan saat rapat terakhir itu, Komisi IV telah meminta Edhy Prabowo menyetop ekspor benih lobster.

"Harus liat jadwal, dan di sana Komisi IV memutuskan untuk setop ekspor benur sampai ada peraturan PNBP yang jelas untuk negara," imbuhnya.

NasDem: Komisi IV Ingatkan Edhy Prabowo Hati-hati Ekspor Benur Lobster

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Charles Meikyansah, mengaku prihatin atas kabar itu.

"Saya prihatin dan kaget ya dengan informasi yang terus berkembang dari penangkapan pejabat KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Tapi kami masih tunggu sebagai mitra beliau, masih menunggu informasi yang lebih lengkap lagi dari KPK. Siapa yang ditangkap dan kaitannya dengan apa," kata Charles kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).

Edhy Prabowo ditangkap KPK diduga terkait kasus benih lobster. Charles menyebut Edhy Prabowo kerap membahas benih lobster dengan Komisi IV.

"Kalau soal benur lobster itu memang beberapa kali kita melakukan raker (rapat kerja) dengan beliau dan membahas soal benur ini," ujar Ketua DPP Partai NasDem ini.

Charles mengatakan Komisi IV selalu mengingatkan Edhy Prabowo soal ekspor benih lobster. Komisi IV meminta Edhy Prabowo hati-hati dan transparan dalam ekspor benih lobster.

PD: Kami Sudah Ingatkan soal Ekspor Benur

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat (PD), Bambang Purwanto, menyebut Komisi IV sudah mengingatkan soal ekspor benih lobster.

"Ekspor benih lobster dari awal sudah kami ingatkan karena kita sebagai produsen lobster tentu harus dijaga, jangan malah ekspor benih," kata Bambang kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).

Bambang mengatakan seharusnya pemerintah memberdayakan nelayan terkait benih lobster. Bukan malah mengekspor benih ke luar negeri.

Tak hanya itu, Bambang juga mengingatkan Edhy Prabowo berhati-hati dalam menjalankan kebijakan ekspor itu. Sebab, di era keterbukaan informasi seperti saat ini, semua orang bisa memantau.

PKS Kritik Aturan Ekspor Benur Lobster

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal, prihatin atas kejadian tersebut.

"Sebagai mitra kerja tentu kami prihatin dan menghormati proses hukum yang ada," kata Andi kepada wartawan, Rabu (25/11/2020)

Lebih lanjut, Andi sudah lama mengkritik kebijakan ekspor benur lobster. Menurutnya, kebijakan itu masih memiliki banyak aturan yang tidak transparan.

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, prihatin atas kejadian OTT Edhy Prabowo.

Menurut Johan, Komisi IV DPR sudah pernah mengingatkan Menteri KKP Edhy Prabowo mengenai ekspor benur. Khususnya mengenai potensi penyalahgunaan ekspor benur oleh oknum tertentu.

"Terkait ekspor benur sudah berkali-kali diingatkan terkait, pertama, pelanggaran PermenKP 12 Tahun 2020. Karena di awal berlakunya PermenKP tersebut, ada perusahaan yang sudah ekspor tanpa melakukan pembudidayaan terlebih dahulu dan juga pelepasan hasil budi daya 30 persen di alam sebelum ekspor," kata Johan.

Johan mengatakan seharusnya tidak boleh ada ekspor benih lobster sebelum dikeluarkan PP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia pun menyayangkan kebijakan ekspor benih lobster yang terus dijalankan.

"Terakhir, keputusan rapat tidak boleh ada ekspor sebelum PP PNBP keluar. Nyatanya jalan terus," ucapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2