Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Komisi IV Pernah Minta Ekspor Benur Dihentikan

Matius Alfons - detikNews
Rabu, 25 Nov 2020 16:47 WIB
Benih lobster sitaan dilepasliarkan di Pantai Baron
Benih lobster (Pradito R Pertana/detikcom)
Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap KPK diduga terkait ekspor benih lobster. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Riezky Aprilia, mengungkap Komisi IV sempat memberi rekomendasi kepada Edhy Prabowo soal ekspor benih lobster.

"Sehubungan dengan yang dilakukan oleh KPK kita hormati proses yang dijalankan sebagai mitra kerja kami di Komisi IV sudah secara maksimal melakukan fungsi-fungsi DPR RI terutama pengawasan," kata Riezky saat dihubungi, Rabu (25/11/2020).

Riezky mengatakan Komisi IV sebetulnya beberapa kali sempat melakukan rapat dengan KKP terkait persoalan benih lobster pada September. Namun, kata dia, Edhy Prabowo berhalangan hadir saat itu.

"Terakhir rapat dengan KKP di masa sidang kemarin sebelum penutupan masa sidang sebelumnya akhir September kalo tidak salah, pada saat rapat selama September saudara menteri tidak bisa hadir karena sedang berhalangan, karena beliau sedang tidak sehat juga saat itu," ucapnya.

Terkait rapat dengan KKP, Riezky pun mengirim hasil kesimpulan rapat Komisi IV pada 22 September 2020. Isinya, mendesak KKP menghentikan ekspor benih lobster jika permintaan untuk diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengenai ekspor benih bening lobster (BBL) tidak dijalankan dalam 60 hari.

"Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL), selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Rapat Kerja ini, dan apabila Peraturan Pemerintah belum diterbitkan dalam waktu yang ditentukan, maka Komisi IV DPR Ri mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan sementara ekspor Benih Bening Lobster (BBL)," bunyi kesimpulan rapat yang dikirimkan Riezky.

Kemudian Riezky mengungkap pihak Komisi IV turut prihatin atas penangkapan ini. Dia meminta semua pihak menghormati proses hukum.

"Kami sebagai mitra turut prihatin terhadap situasi ini, sehubungan dengan hal ini mari bersama-sama kita hormati proses yang sedang berjalan," imbuhnya.

(maa/aud)