MA Tolak Kasasi Pengembang Apartemen di Kalibata Vs Penghuni soal Tarif Listrik

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 18:50 WIB
Palu Hakim. Ari Saputra. Ilustrasi
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan pengembang apartemen di Kalibata melawan penghuni terkait tarif listrik dan air yang dinaikkan sepihak. Penghuni yang menggugat sejak 2017 itu berharap putusan MA itu bisa dipatuhi tergugat.

Kasus bermula saat penghuni menggugat pengembang karena menaikkan tarif listrik dan air secara sepihak. Gugatan dilayangkan ke PN Jaksel.

Pada April 2018, PN Jaksel memutuskan pengembang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, PN Jaksel menghukum pengembang untuk memberikan ganti rugi kepada 13 penghuni sebesar Rp 23 juta.

Atas putusan tersebut, pengembang tidak terima dan mengajukan permohonan banding. Setahun setelahnya, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan putusan PN Jaksel di atas.

Pengembang masih berupaya menang dengan mengajukan permohonan kasasi. Tapi upaya hukum itu kandas.

Berdasarkan website MA yang dikutip detikcom, Selasa (24/11/2020), MA menolak permohonan kasasi pengembang. Putusan itu diketok oleh ketua majelis hakim Yakup Ginting dengan anggota M Yunus Wahab dan Ibrahim. Atas putusan itu, penghuni menyambut baik.

"Hak-hak seluruh warga apartemen harus dipenuhi dengan adil terutama terkait biaya tarif listrik dan air sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun pihak PT akan melakukan upaya hukum PK, tentunya tidak akan mengganggu jalannya eksekusi dari putusan ini karena telah sesuai dengan penjelasan Pasal 195 HIR," kata humas warga apartemen, Wen Wen, dalam siaran pers yang diterima detikcom.

MA Tolak Kasasi Pengembang Apartemen di Kalibata Vs Penghuni Soal Tarif Listrik Penghuni Sambut Baik Kasasi Pengembang Apartemen Ditolak MA (Foto: Istimewa)

Penghuni apartemen menyatakan putusan tingkat kasasi itu menjadi preseden baik bagi penegakan hukum atas perlindungan konsumen di Indonesia karena telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Sebab, pengembang telah menaikkan tarif listrik dan air tanpa adanya kesepakatan dengan warga apartemen serta adanya penarikan pajak penambahan nilai yang seharusnya tidak dibebankan kepada warga.

"Kedua, majelis hakim tingkat kasasi juga dalam pertimbangannya tidak melihat adanya putusan Pengadilan Negeri maupun Putusan Pengadilan Tinggi yang bertentangan dengan hukum dan/atau perundang-undangan," ujar Wen Wen.

(asp/knv)