Polri Tindak 104 Tersangka Penyebar Hoax soal COVID-19, 17 Ditahan

Kadek Melda - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 18:23 WIB
Karopenmas Divis Humas Polri Brigjen Awi Setiyono
Karopenmas Divis Humas Polri Brigjen Awi Setiyono (Foto: dok. Divisi Humas Polri)
Jakarta -

Bareskrim Polri mencatat ada 104 orang yang dijadikan tersangka karena menyebarkan berita hoax soal COVID-19. Sebanyak 17 orang ditahan, sedangkan 87 orang lainnya tidak ditahan.

Data tersebut merupakan gabungan dari seluruh jajaran Polda secara nasional. Data dikumpulkan dalam kurun waktu 30 Januari-24 November 2020.

"Terkait data hoax COVID-19. Dari data yang kami ambil, dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim per tanggal 30 Januari sampai hari ini 24 November 2020 bahwasanya Bareskrim dan Polda jajaran telah melakukan penindakan terhadap 104 tersangka. Terdiri dari 66 laki-laki dan 38 perempuan. Jadi, dari 104 tersebut, 17 orang tersangka dilakukan penahanan dan 87 tidak dilakukan penahanan," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2020).

Awi menuturkan, dari data tersebut, Polda Metro Jaya yang paling banyak menangani kasus hoax itu. Polda Metro menangani 14 kasus, disusul Jawa Timur 12 kasus dan Riau 9 kasus.

"Kemudian, untuk wilayah yang hoax-nya tertinggi terkait COVID-19. PMJ sebanyak 14 kasus, Polda Jawa Timur 12 kasus, Riau 9 kasus," ucapnya.

Awi menjelaskan beberapa jenis berita hoax yang tersebar. Dari foto suntingan hingga penghinaan terhadap pemerintah.

"Adapun jenis hoax yang ditangani, yang pertama, korban meninggal akibat COVID padahal bukan. Kemudian, yang kedua, Penyebaran COVID-19 tanpa ada info resmi. Ketiga, WNA yang ke Indonesia membawa virus. Yang keempat, suntingan foto seolah-olah COVID. Yang kelima, penghinaan terhadap pejabat negara. Yang keenam penyebaran berita bohong tentang pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut Awi mengatakan para tersangka penyebar berita hoax itu dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang (UU) ITE serta UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

"Tentunya dari peristiwa pidana tersebut, pasal-pasal yang dikenakan di antaranya Pasal 28 dan 45 UU ITE. Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, kemudian Pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," imbuhnya.

(eva/eva)