Tracing COVID-19 Massa HRS Dihalangi, Ketua DPRD DKI Desak Anies Tegas

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Minggu, 22 Nov 2020 20:16 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Kedatangan Prasetyo Edi tersebut untuk mengonfirmasi surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno yang menyatakan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta untuk menggelar formula E 2020 di kawasan Monas namun ternyata belum ada rekomendasi dari TACB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Prasetio Edi Marsudi / Foto: ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
Jakarta -

Satgas Penanganan COVID-19 mendapat laporan bahwa upaya tracing massa Habib Rizieq Syihab (HRS) sempat dihalangi. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyesalkan hal ini dan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun tangan dan bersikap tegas.

"Jangan dibiarkan dan jangan tebang pilih. Ini masalah serius yang harus segera ditangani Gubernur. Lihat sekarang kasus penularan di Jakarta mencapai 1.579 kasus di hari Sabtu kemarin," kata Prasetio melalui keterangannya, Minggu (22/11/2020).

Tindakan menghalang-halangi petugas untuk melakukan tracing usai terjadinya kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Bogor sebelumnya dilaporkan Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo. Prasetio mengatakan Anies harus bertindak tegas apabila kinerja petugas kesehatan menjadi terhambat dengan adanya upaya menghalangi dari warga.

"Karena bukan apa-apa, ini demi kemanusiaan. Kalau untuk diisolasi untuk melindungi manusia yang lain saja tidak mau terus mau jadi apa Jakarta. Gubernur harus tegas di sini," ujar Prasetio.

Prasetio menyatakan keputusan penanganan COVID-19 ada di tangan Pemprov DKI. Politikus PDI Perjuangan itu menyebut DPRD turut mendukung penuh, baik dari sisi anggaran maupun peraturan.

"Seperti kemarin, butuh aturan untuk mempertegas upaya-upaya petugas di lapangan dalam penanganan, sudah kita buat dan telah disahkan. Sekarang ayo sama-sama menegakkan aturan itu. Ketika terjadi pelanggaran sanksi dengan tegas sesuai aturan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen Doni Monardo mendapat laporan soal tracing atau penelusuran kontak virus Corona massa Habib Rizieq Syihab (HRS) dalam rapat virtual. Petugas di daerah disebut mengalami hambatan saat akan menelusuri kontak.

"Laporan peserta rapat menyebutkan, baik yang di Petamburan (Jakarta) maupun di Megamendung (Bogor), petugas kesehatan masih kesulitan untuk melakukan pelacakan. Mereka dihalang-halangi ketika hendak masuk melakukan tracing dan tracking. Diharap, Satgas COVID-19 Pusat, tidak saja memberi tambahan fasilitas swab tetapi juga dukungan agar bisa masuk ke kluster kluster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan," tulis keterangan pers BNPB soal laporan peserta rapat.

Letjen Doni Monardo berharap dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW. Sehingga, proses penemuan kasus COVID-19 bisa dengan baik dijalankan.

"Sampaikan bahwa kami akan melakukan test massal, dimulai dari keluarga inti yang positif. Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis," papar Doni.

(imk/imk)