Round-Up

8 Pernyataan RK Usai Diklarifikasi soal Kerumunan HRS di Mabes Polri

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 21 Nov 2020 07:57 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta. Kang Emil dimintai klarifikasi terkait acara Habib Rizieq di Bogor.
Ridwan Kamil (Foto: Agung Pambudhy)

1. Ridwan Kamil Ungkap Kronologi Kerumunan Massa HRS

Ridwan Kamil mengungkap kronologi kerumunan massa acara Habib Rizieq. Dia mengatakan acara tersebut awalnya hanya salat Jumat dan peletakan batu pertama.

"Berikutnya kronologi yang terjadi di Bogor, pertama itu adalah salat Jumat, dan peletakan batu pertama, itu laporan panitianya ke camat, ke satgas kabupaten itu hanya itu. Jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin," kata Ridwan Kamil.

Petugas sudah mengingatkan panitia soal adanya kemungkinan kerumunan massa sebelum hari acara. Ridwan Kamil menilai hal itu sebagai langkah pencegahan.

"Nah, sudah dilobi juga oleh kodim untuk mengingatkan potensi kerumunan. Jadi kegiatan pencegahan itu sudah dilakukan," ujarnya.

Namun, pada saat hari acara, terjadi kerumunan massa. Dia menyebut sebagian orang yang berkerumun saat itu bukan untuk mengikuti acara.

"Kemudian, dalam hari-H-nya ternyata ada euforia dari masyarakat yang bukan mengikuti, tapi hanya ingin melihat juga, itulah yang membuat situasi menjadi sangat masif, kira-kira begitu," ucap Ridwan Kamil.

Petugas di lapangan yang menghadapi situasi massa memilih menggunakan cara yang humanis untuk membubarkan massa meski keputusan itu berdampak pada jabatan Kapolda Jawa Barat.

"Dalam kondisi massa yang sudah masif, pelaksana di lapangan, punya dua pilihan, melakukan persuasif humanis atau represif, kan begitu. Nah, pilihan di lapangan saat itu, karena massa biasanya sudah besar, cenderung ada potensi gesekan, maka pilihan dari Pak Kapolda Jawa Barat saat itu, memutuskan pendekatan humanis non represif," sebut Ridwan Kamil.

2. Ridwan Kamil Jelaskan Kewenangan Gubernur DKI dan Jabar

Ridwan Kamil menjelaskan tugas dan fungsi Satuan Tugas COVID-19 yang ada di wilayahnya. Dia kemudian membandingkan Satgas COVID-19 di Jawa Barat dengan DKI Jakarta.

"Secara teknis, saya ingin menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat itu adalah provinsi daerah otonom. Di mana wali kota dan bupatinya itu dipilih dalam pilkada, sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk izin kegiatan dan hal-hal di level kabupaten/kota," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan Jawa Barat memiliki banyak satgas di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, di DKI Jakarta, hanya ada satu satgas.

"Berbeda dengan DKI, yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif, maka jumlah Satgas COVID di Jawa barat itu ada 27 di kota/kabupaten dan Satgas COVID satu di Jawa Barat," katanya.

Tugas dan tanggung jawab gubernur, kata Ridwan Kamil, dibatasi oleh undang-undang. Dia menjelaskan enam urusan tak bisa dicampuri oleh gubernur.

"Tidak semua urusan tanggung jawab gubernur karena undang-undangnya memberikan keterbatasan. Ada enam urusan yang gubernur tidak bisa intervensi. Satu urusan keamanan, itu bukan wilayah pemda provinsi, dua urusan pertahanan bukan, tiga urusan yustisi pengadilan kejaksaan bukan, empat urusan agama bukan, lima hubungan luar negeri bukan, enam fiskal juga bukan," tutur dia.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4