Wakil Ketua MPR Nilai Serapan Anggaran Kementerian Sangat Rendah

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Jumat, 20 Nov 2020 19:35 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan saat Sosialisasi Empat Pilar MPR kerja sama MPR dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Paguyuban Pekerja Bongkar Muat (P2BM), di Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat.
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai jatuhnya perekonomian Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran di kementerian dan lembaga negara. Kementerian pun didorong untuk maksimal berupaya pulihkan ekonomi.

"Kita telah mengetahui bersama bahwa belanja negara salah satu instrumen untuk memulihkan ekonomi nasional. Rendahnya serapan anggaran membuktikan bahwa kementerian belum maksimal dalam memulihkan ekonomi nasional," ungkap Syarief dalam keterangannya, Jumat (20/11/2020).

Akibat dari jatuhnya ekonomi Indonesia, berbagai perusahaan juga melakukan PHK demi bertahan di tengah pandemi. Akibatnya, lanjut dia, berdasarkan dari Kementerian Tenaga Kerja, lebih dari 3,05 juta pengangguran baru muncul di 2020.

Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara hingga November 2020 belum mencapai 50 persen dari total nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 853,8 triliun. Syarief pun mendorong kementerian dan lembaga negara hingga pemerintah daerah untuk segera melakukan belanja negara.

"Pemerintah masih memiliki waktu kurang lebih satu bulan. Waktu tersebut harus dioptimalkan pemerintah dengan catatan transparency dan akuntabilitas harus tetap dijaga untuk memulihkan ekonomi nasional," ungkapnya.

Ia juga menekankan agar kementerian yang berkaitan langsung dengan UMKM, koperasi, dan rakyat kecil untuk bergerak dengan cepat merealisasikan anggarannya.

"Pemerintah harus sesegera mungkin membantu masyarakat kecil untuk bangkit kembali. Pemerintah juga harus memprioritaskan belanja produk UMKM dan Koperasi sebagaimana janji presiden yang menganggarkan Rp 307 triliun untuk membeli produk UMKM," ucap Syarief.

"Data LKPP menunjukkan pengadaan belanja untuk UMKM baru mencapai 37%. Padahal, UMKM lah yang harus segera dibantu karena UMKM berkontribusi terhadap 60% PDB Indonesia," tukasnya.

Syarief juga mengkritik cara presiden menegur menterinya. Bila ingin efektif, lanjutnya, presiden seharusnya melakukan evaluasi kinerja per bulan. Selain itu, presiden dan menteri juga harus bekerja dengan manajemen pemerintahan yang terstruktur dan terukur.

"Kesan lamban dan sering membuat kebijakan yang kontraproduktif juga salah satu yang membuat kinerja tidak maksimal," tandasnya.

Diketahui beberapa waktu yang lalu, presiden sempat menegur jajaran menterinya saat memberi arahan dalam Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa secara virtual pada Rabu (18/11/2020). Tidak hanya menteri, para pimpinan lembaga non-kementerian dan kepala daerah juga turut hadir dalam Rakornas tersebut.

(mul/mpr)