KPK Paparkan Urgensi Rekrut Stafsus: Ini Kebutuhan Organisasi

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 19 Nov 2020 19:35 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi Plt Jubir KPK Ali Fikri memberi pernyataan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di Gedung KPK, Rabu (8/1/2019). KPK menunjukkan barang bukti suap yang disita dalam OTT tersebut.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK menjelaskan terkait jabatan staf khusus (stafsus) di struktur organisasi baru KPK seperti yang ada dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020. KPK menyebut stafsus penting demi kebutuhan organisasi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan jabatan stafsus merupakan pengganti dari fungsi penasihat. Menurut Alex, aturan tentang penasihat dalam Undang-Undang Nomor 19/2019 telah dicabut dan dihilangkan.

"Sebelumnya ada penasihat KPK ini kita ganti menjadi staf khusus yang aturannya telah dicabut oleh UU 19/2019, penasihat itu tidak ada," kata Alex dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Alex mengatakan staf khusus sebagaimana penasihat KPK sebelumnya tidak melekat kepada komisioner secara perorangan. Dia menyebut stafsus yang berjumlah lima orang untuk memenuhi kebutuhan dalam 5 bidang strategis KPK.

"Antara lain misalnya tergantung kebutuhan nanti: bidang teknologi informasi, sumber daya alam dan lingkungan, hukum korporasi dan kejahatan transnasional, manajemen dan sumber daya manusia, ekonomi dan bisnis," katanya.

Lalu, berapa lama stafsus ini akan dibutuhkan KPK? Alex menegaskan, jika tugas stafsus dianggap selesai, selesai juga jabatannya.

"Jadi tidak harus mengikuti jabatan pimpinan, kalau tidak dibutuhkan ya sudah, karena apa? Ini berdasarkan kebutuhan, jadi bukan jabatan yang melekat pada pimpinan seolah-olah menjadi alat pimpinan untuk bisa merekrut staf khusus, nggak, ini kebutuhan organisasi, bukan kebutuhan pimpinan," tegas Alex.

Jumlah stafsus pun disebut Alex akan direkrut sesuai kebutuhan. Bila KPK saat ini membutuhkan seorang yang ahli di bidang tertentu, stafsus itu akan direkrut.

"Apakah harus 5? Tidak, sesuai kebutuhan misalnya tahun depan KPK mau fokus pemberantasan korupsi di mana dari sisi pencegahan penindakan, oh kita mau fokus ke SDA sumber daya alam, kita nggak punya ahli di bidang itu, kami rekrut staf khusus yang paham betul terkait proses bisnis pengelolaan sumber daya alam, misalnya gitu," kata Alex.

Perihal stafsus ini merupakan 1 dari 19 posisi baru di KPK sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan pada 11 November 2020. Perkom itu menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dilihat detikcom, urusan staf khusus itu tercantum pada Pasal 75 dan Pasal 76 Perkom Nomor 7 Tahun 2020. Berikut ini isinya:

Pasal 75

(1) Staf Khusus merupakan Pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan.

(2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan keahlian meliputi bidang teknologi informasi, sumber daya alam dan lingkungan, hukum korporasi dan kejahatan transnasional, manajemen dan sumber daya manusia, ekonomi dan bisnis, dan atau keahlian lain sesuai kebutuhan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 76

(1) Staf Khusus mempunyai tugas memberikan telaah, rekomendasi, dan pertimbangan terkait isu strategis pemberantasan korupsi sesuai bidang keahliannya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Khusus menyelenggarakan fungsi:
a. penalaran konsepsional suatu masalah sesuai bidang keahlian dan pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Pimpinan;
b. pemberian bantuan kepada Pimpinan dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar atau kegiatan lain yang dihadiri oleh Pimpinan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Staf Khusus didukung oleh Sekretariat Pimpinan.

(fas/dhn)