Bawaslu Periksa 380 Pelanggaran Iklan Kampanye, 182 Konten Di-take Down

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 18 Nov 2020 16:23 WIB
anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar
Foto: dok. Istimewa
Jakarta -

Bawaslu memeriksa 380 konten internet yang diduga berpotensi melanggar ketentuan undang-undang. Dari hasil pemeriksaan, Bawaslu melakukan take down terhadap 182 konten internet yang diduga melanggar iklan kampanye dan menyebarkan hoaks.

"Kami dari Bawaslu menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang diberikan pada kami dan juga kepercayaan melaporkan pelanggaran internet. Kami telah memeriksa 380 pelanggaran konten internet yang ada. Dari itu, ada 182 atau lebih dari setengahnya kita minta untuk di-take down, baik untuk pelanggaran pemilihan, UU ITE, dan KUHP," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam konferensi pers yang ditayangkan di Kemkominfo TV, Rabu (18/11/2020).

Adapun rincian dari 182 konten yang di-take down, sebanyak 77 URL diduga melanggar UU terkait Pilkada dan UU ITE dan 105 konten diduga melanggar iklan kampanye di luar jadwal.

Fritz mengatakan Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo untuk menerima laporan mengenai konten internet. Laporan tersebut diterima melalui Ditjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo serta melalui kanal 'Laporkan' di situs Bawaslu, melalui WhatsApp 081114141414. Juga melalui form A online dari khusus pengawas pemilu dan link htttps://bawaslu.typerform/to/PuPdqG khusus pengawas pemilu.

Fritz mengatakan Bawaslu dan Kominfo hingga 18 November menemukan 38 isu hoaks yang didapatkan dari konten internet. Adapun isu hoaks tersebut terkait penundaan pilkada dan disinformasi lainnya.

"Bersama Kominfo dan Bawaslu sampai hari ini tanggal 18 November 2020, ada 38 jumlah isu hoaks yang kami dapatkan di konten internet, baik itu isu hoaksnya melalui penundaan pilkada atau pilkada tidak jadi dilaksanakan, atau kesulitan-kesulitan atau disinformasi yang terjadi atau yang akan terjadi selama proses pilkada," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu menerima laporan dari Kominfo sebanyak 217 URL atau tautan. Fritz menyebut 65 URL dilaporkan melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada, yaitu terkait larangan kampanye, 10 tautan melanggar Pasal 62 PKPU 13 Tahun 2020, dan ada 2 URL yang melanggar Pasal 28 UU ITE, yaitu menyampaikan berita bohong atau disinformasi. Hasilnya terdapat 77 URL yang diduga melanggar.

Selanjutnya, ada 9 laporan yang masuk ke situs Bawaslu. Dari laporan tersebut, ditemukan satu laporan diduga melanggar Pasal 62 PKPU 13 Tahun 2020. Selanjutnya Bawaslu juga menemukan 36 laporan dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial yang masuk melalui form A online dari pengawas pemilu.

Selain itu, Bawaslu mengawasi iklan kampanye di Facebook yang melanggar jadwal kampanye. Fritz menyebut iklan dapat dilaksanakan 14 hari sebelum hari pemungutan suara. Tetapi, berdasarkan pengamatan Bawaslu, sampai hari ini telah ada iklan kampanye aktif yang telah dapat ditelusuri melalui add library Facebook.

Bawaslu menemukan ada 49 iklan kampanye aktif per 21 Oktober, ada 12 iklan kampanye aktif per 29 Oktober, ada 20 iklan kampanye aktif per 6 November, dan ada 24 iklan kampanye aktif per 13 November. Secara total sampai hari ini ada 105 total iklan kampanye yang aktif selama kampanye.

"Itu kegiatan yang bertentangan dengan PKPU 13 Nomor 2020 terkait dengan jadwal pelaksanaan kampanye," ungkapnya.

Fritz menambahkan Bawaslu juga menerima laporan melalui typeform dari pengawas pemilu. Hasilnya ada 10 laporan masuk, terbagi 5 laporan terkait pelanggaran kampanye, 4 laporan terkait ujaran kebencian, dan 1 laporan terkait disinformasi.

Sementara itu, jubir Kominfo Dedy Permadi mengatakan khusus konten hoaks, Kominfo dan Bawaslu menemukan 38 isu hoaks terkait pilkada. Dari 38 isu tersebut, terdapat 77 konten yang melanggar peraturan.

"Seperti yang disampaikan Pak Fritz, bahwa Kemenkominfo dari 1 September sampai 18 November 2020 telah menemukan 38 isu hoaks terkait dengan Pilkada 2020. Sebanyak 38 isu tersebut tersebar sebanyak 217, Bawaslu telah melakukan verifikasi dan menyatakan 77 temuan melanggar ketentuan yang berlaku. Saat ini ada 64 muatan yang sedang ditindaklanjuti dan 13 konten yang sudah dilakukan take down," ujar Dedy.

"Masyarakat yang merasa ada masalah ataupun menemukan konten dengan muatan negatif internet terkait dengan pilkada dapat menyampaikan aduan kepada Bawaslu maupun kepada Kominfo, di antaranya melalui website aduankonten.id atau melalui e-mail aduankonten@mail.kominfo.go.id atau melalui nomor WA 08119224545 atau melalui Bawaslu," sambungnya.

(yld/gbr)