Eks Pimpinan Sindir KPK Tambah Gemuk: Bahkan Terindikasi 'Berlemak'!

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 18 Nov 2020 13:15 WIB
Pimpinan KPK yang dipimpin Firli Bahuri melakukan serah-terima jabatan dengan Komisioner KPK periode 2015-2019 yang dipimpin Agus Rahardjo. Begini momennya.
Foto: Pradita Utama/detikcom
Jakarta -

KPK mengubah struktur organisasinya dengan menambahkan sejumlah posisi yang menjadikan struktur organisasi lebih gemuk dibandingkan sebelumnya. Penambahan sejumlah posisi di tubuh KPK itu mendapat sindiran dari para mantan pimpinan KPK.

"Saya dan beberapa mantan pimpinan KPK sudah mendiskusikan struktur baru itu dengan sejumlah pegawai KPK. Kami tidak heran dengan struktur yang super gemuk dan terindikasi berlemak itu," kata eks pimpinan KPK, Busyro Muqodas, kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Busyro menilai gemuknya struktur organisasi KPK kali ini karena bagian dari master plan pemerintah dan dampak destruktif atas pengesahan revisi UU KPK. Menurutnya, tidak terlihat naskah akademik dan riset akuntabel yang seharusnya menyertai struktur baru tersebut.

"Boros dan membuka job seeker dan tidak efektif dalam menggempur struktur state capture corruption yang semakin sistemik dalam genggaman dominasi oligarki taipan dan oligarki politik. Wujud kepemimpinan topdown komando, karakter independen KPK semakin dikikis," katanya.

Wakil Ketua KPK Busro Muqoddas ketika menjadi pembicara dalam diskusi mengenai sosok Calon Pimpinan KPK dan gagasan pemberantasan korupsi Capim KPK di Jakarta, Selasa (7/10). Dalam diskusi ini ketiganya memaparkan visi misi dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.Eks Wakil Ketua KPK Busro Muqoddas (Agung Pambudhy/detikcom)

Dihubungi terpisah, Saut Situmorang mengatakan pada periode lalu banyak lembaga yang kompeten selalu bilang miskin struktur kaya fungsi. Dia merasa hal itu hingga kini masih relevan.

"Saya sering berulang mengatakan bahwa negeri ini bukan saja bermasalah dengan strategi, skills, staf, system, style, dan strukturnya saja. Namun yang utama adalah value atau nilai-nilai yang berkembang dan ditata secara professional sebagai penegak hukum," katanya.

Menurut Saut, sejak disahkan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 nilai yang sudah tumbuh di KPK mengalami kemunduran sehingga, kata dia, potensi masalah pada nilai-nilai egalitarian dan integritas tercabik-cabik.

"Jadi strategi, sekali lagi skills, staff, system, style, staf dan struktur Anda boleh saja ubah-ubah. Tapi apakah itu akan membangun nilai-nilai pemberantasan korupsi yang jujur, benar dan adil?," katanya.

"Harapan kita begitu agar negeri ini sustain mencapai cita-citanya atau kalau tidak kita hanya terkejut-terkejut saja, lalu kasih telunjuk ke orang lain," sambungnya.

Struktur organisasi di KPK apa saja yang bertambah sebagaimana diatur dalam Perkom 7/2020 itu. Simak selengkapnya di halaman berikutnya. >>>

Selanjutnya
Halaman
1 2