Kritik Narasi Kerumunan HRS Vs Pilkada, PAN: Tak Perlu Saling Bela Diri

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 18 Nov 2020 08:04 WIB
Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay
Saleh Partonan (Dok. Pribadi)

Tak hanya itu, Saleh juga menilai tidak perlu saling berpolemik di ruang publik apalagi mencari panggung politik. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah keselamatan masyarakat.

"Menurut saya, alasan apa pun yang mereka gunakan itu tidak perlu berpolemik di ruang publik, publik ini yang penting keamanannya, dan kemudian pemerintah tugasnya melayani, ini bukan ruang yang baik cari panggung politik, ini ruang yang baik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," imbuhnya.

Seperti diketahui, Anies awalnya mengungkapkan jajaran Pemprov DKI Jakarta telah melakukan tindakan saat ada potensi kerumunan massa Habib Rizieq. Kemudian, Anies membandingkannya dengan penanganan penyelenggara saat Pilkada Serentak 2020 yang tengah berlangsung.

"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2020).

Tak hanya Anies, FPI juga membawa-bawa pilkada ketika kerumunan di hajatan Habib Rizieq jadi sorotan. FPI melempar sindiran soal penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan di Pilkada 2020.

"Teriring doa, semoga akan tegas juga kepada pelaku kerumunan saat pilkada ini," kata Ketua DPP FPI Slamet Maarif kepada wartawan, Senin (16/11).

Tak tinggal diam, pihak KPU pun buka suara. Komisioner KPU Viryan Aziz menilai pernyataan Anies tidak tepat bila kerumunan lain dibandingkan dengan pilkada.

"Dalam hal ada kegiatan lain yang kemudian membandingkan dengan yang terjadi September kemarin (tahapan pendaftaran pilkada), bagi kami itu sepertinya kurang tepat kalau membandingkan," ujar Viryan saat dihubungi Selasa (17/11/2020).

Viryan mengatakan dalam pelaksanaan pilkada, KPU memiliki aturan protokol kesehatan. Selain itu, menurutnya, setelah terjadi peristiwa kerumunan dalam tahapan pendaftaran KPU telah meningkatkan standar protokol kesehatan.


(maa/aud)