Modin hingga Pemandi Jenazah di Mojokerto Akan Terima JKK-JKM

Abu Ubaidillah - detikNews
Selasa, 17 Nov 2020 11:19 WIB
Pemkot Mojokerto
Foto: dok. Pemkot Mojokerto
Jakarta -

Pemerintah Kota Mojokerto membuat kebijakan dengan memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh pegawai non-ASN. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai non-ASN.

Setelah sebelumnya memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai non-ASN, di antaranya ketua RT/RW (859 penerima), pegawai non-ASN (3.521 penerima) dan perusahaan/badan usaha (7.910 penerima), mulai tahun depan Pemerintah Kota Mojokerto akan memperluas sasaran dalam memberikan JKK-JKM, yakni kepada tenaga keagamaan sebanyak 1.894 penerima (guru TPQ, modin, muazin, takmir masjid/musala, kebersihan masjid, penjaga makam, pemandi jenazah, guru sekolah minggu, koster dan huffadz) serta jaminan kesejahteraan untuk keluarga.

"Kami juga mengupayakan seluruh pegawai bukan penyelenggara negara maupun pegawai penyelenggara negara (non-ASN), juga mendapatkan manfaat bantuan subsidi upah (BSU) pemerintah dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Untuk pegawai bukan penyelenggara negara sebanyak 9.626 penerima sedangkan pegawai non-ASN sebanyak 2.665 penerima," ungkap Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2020).

Ia menjelaskan kebijakan yang diambil ini adalah sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Di bawah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Seluruh WNI diharapkan dapat menerima perlindungan yang layak.

Seperti dari dampak yang merugikan atau penurunan pendapatan akibat sakit, kecelakaan kerja, usia lanjut, pensiun, atau kematian.

Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat penerima JKK-JKM yang sudah mendapatkan haknya terhitung sejak Januari hingga 16 November 2020 sebanyak 7 orang. Di antaranya 2 orang mengalami kecelakaan kerja meninggal dan 5 lainnya mengalami kecelakaan kerja. Untuk penerima JKK-JKM yang mengalami kecelakaan kerja meninggal, bantuan diberikan kepada keluarga almarhum.

"Melalui Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah dan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 94 tentang Pelaksanaan Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kami bertekad menyejahterakan para pekerja formal, informal maupun non-ASN dengan jaminan sosial," kata Ika.

Melalui program JKK-JKM yang diberikan selama ini, Pemerintah Mojokerto masuk nominasi 10 besar pada Paritrana Award 2020. Kota Mojokerto menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang mewakili Provinsi Jawa Timur pada penganugerahan yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan ini juga mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto, Dwi Endah Aprilistyani. Ia berterima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Kota Mojokerto dalam mendukung program negara terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah kerja Pemerintah Kota Mojokerto.

"Pemerintah Kota Mojokerto telah mengimplementasikan program tersebut dengan mendaftarkan seluruh pegawai non-ASN Kota Mojokerto dalam perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan pada dua program (jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian). Semoga, ke depannya sinergi Pemerintah Kota Mojokerto dan BPJamsostek dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat pekerja dapat terus ditingkatkan," pungkasnya.

(prf/ega)