ADVERTISEMENT

Kritik Hutan Lindung Jadi Food Estate, Komisi IV Bicara Kerusakan Lingkungan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 17 Nov 2020 05:57 WIB
Gerakan anak muda Biodiversity Warriors KEHATI dan  masyarakat pemerhati burung melakukan perhitungan jumlah dan jenis burung air di Hutan Lindung Angke Kapuk, Jakarta pada Sabtu (19/1).  Pendataan ini dilakukan secara berkala untuk memantau keseimbangan ekosistem lahan basah.
Ilustrasi hutan lindung (Foto: Moh. Fariansyah)
Jakarta -

Komisi IV DPR mengkritik kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memperbolehkan kawasan hutan lindung menjadi lahan food estate. Keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 24 Tahun 2020 dinilai menjadi kabar buruk bagi pengelolaan hutan.

"Keluarnya Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, menjadi menjadi berita yang kurang baik dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Pada Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2010 dinyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang punya tujuan strategis dan tak dapat dielakkan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan kepada wartawan, Senin (16/11/2020).

"Kata 'dielakkan' di sini menegaskan hanya dalam keadaan mendesak. Nah pertanyaannya, apakah ini sangat mendesak dan tidak bisa dielakkan?" lanjutnya.

Dalam Permen LHK juga disebutkan kawasan hutan lindung bisa diubah menjadi lahan food estate asalkan sudah tidak berfungsi sepenuhnya sebagai hutan lindung. Menurut Daniel, hingga kini tidak ada data yang menyebutkan hutan lindung mana saja yang sudah tidak berfungsi sepenuhnya.

"Sejauh ini tidak ada data yang jelas terkait hutan lindung yang sudah tidak produktif atau tidak lagi sesuai dengan fungsinya, ada berapa luas, di mana tempatnya? Tidak jelas. Ketidakjelasan data ini bisa menjadi masalah ke depannya," ujarnya.

Selain itu, Daniel menyoroti kurangnya pengawasan di lapangan terhadap implementasi peraturan ini. Politikus PKB itu juga bicara soal ancaman kerusakan lingkungan jika hutan lindung berubah fungsi.

"Kekhawatiran terbesar adalah orang akan berbondong-bondong merambah hutan lindung untuk ditebang dan dikonversi dan kemudian dilegalkan dengan Permen ini. Bagaimana pengawasan di lapangannya? Belum lagi kita berbicara mengenai dampak kerusakan lingkungan, seperti bencana tanah longsor dan kekeringan. Ini harusnya juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan," tutur Daniel.

Kajian KLHK soal kebijakan ini pun dipertanyakan. Simak di halaman selanjutnya. >>>

Daniel pun mempertanyakan soal kajian pemerintah terhadap dampak kebijakan sebelum menerbitkan Permen LHK terbaru itu. Menurut Daniel, alih-alih hutan lindung, lahan food estate bisa saja menggunakan area pertanian yang mangkrak untuk dimanfaatkan kembali.

"Memang pemerintah sudah melakukan pemetaan dan studi secara mendalam termasuk dampaknya? Jangan kebijakan yang akan berdampak luas dilakukan secara sembrono tanpa kajian yang mendalam. Apalagi dari tahun ke tahun, luasan hutan lindung terus menyusut. Seharusnya masih banyak pilihan lain yang bisa diambil di luar hutan lindung, contohnya masih banyak lahan pertanian yang mangkrak yang bisa dimanfaatkan. Kenapa harus hutan lindung?" ungkap Daniel.

Penjelasan KLHK soal Hutan Lindung Bisa Jadi Food Estate

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Sigit Hardwinarto mengatakan terbitnya Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate adalah kebijakan pemerintah memberikan pedoman regulasi penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate yang merupakan program strategis nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang disebutnya cukup mendesak.

"Pemerintah perlu mempersiapkan dalam hal terdapat kebutuhan berkenaan dengan program dan kegiatan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Pada konteks terdapat kebutuhan lahan dari kawasan hutan, maka dapat dilakukan dengan mekanisme sesuai peraturan perundangan, seperti Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP)," kata Sigit dalam keterangannya, Senin (16/11/2020).

Sigit menegaskan pengajuan pemanfaat kawasan hutan untuk food estate hanya dapat dilakukan pemerintah. Pengajuan itu disebutnya tidak diperuntukkan bagi swasta.

"Pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan food estate dengan mekanisme Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan KHKP sesuai Pasal 3 ayat 2 jelas hanya dapat diajukan permohonannya oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali Kota atau Kepala Badan Otorita yang ditugaskan khusus oleh pemerintah. Tidak dimaksudkan untuk swasta," tegasnya.

Sebelumnya, Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbaru membolehkan hutan lindung diubah menjadi lahan food estate. Hak pengelolaannya maksimal dua dekade, bisa diperpanjang.

Permen itu adalah Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Permen Nomor 24 Tahun 2020 ini ditandatangani Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar pada 26 Oktober 2020.

Berikut ini pasal yang membolehkan hutan lindung diubah menjadi lahan food estate.

Pasal 19

(1) Penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan Food Estate dengan mekanisme penetapan KHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan pada:
a. Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
b. Kawasan Hutan Produksi.

(2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(azr/knv)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT